Pengamat: Perluasan Sanksi Biden Pada 59 Perusahaan China Justru Rugikan Investor AS Sendiri

Menurut para ahli, lewat keputusan tersebut pemerintahan Biden sedang mencari strategi yang lebih komprehensif dan mendalam untuk bersaing dengan China. Padahal, menurut mereka, dengan keputusan tersebut, AS seolah seperti sedang 'mengangkat batu yang pada akhirnya akan jatuh di kakinya sendiri'.

Biden pada Kamis (3/6) menandatangani perintah eksekutif yang melarang warga AS memiliki atau memperdagangkan sekuritas apa pun yang terkait dengan 59 perusahaan dengan alasan ancaman teknologi pengawasan China, itu termasuk Huawei Technologies dan tiga perusahaan telekomunikasi terbesar di negara itu.

Larangan investasi baru itu akan berlaku mulai 2 Agustus mendatang. Investor memiliki waktu satu tahun untuk melakukan divestasi.

Ini adalah perintah eksekutif paling luas yang menargetkan entitas China sejak Biden menjabat meskipun ada sanksi yang tersebar sebelumnya.

"Biden tidak hanya mempertahankan tetapi juga memperluas kebijakan pada perusahaan-perusahaan China pada periode pendahulunya, dan salah satu tujuan saat ini adalah mencari strategi yang lebih komprehensif dan mendalam untuk bersaing dengan China," kata Li Haidong, profesor di Institute of International Hubungan Universitas Luar Negeri China, seperti dikutip dari Global Times, Jumat (4/6).

"Langkah tersebut adalah sebuah operasi politik dengan mengorbankan kepentingan ekonomi, memiliki makna 'simbolis' yang kuat. Ini seperti menunjukkan sikap AS terhadap sekutunya," ujar Li.

Namun, Li mencatat larangan yang lebih luas pasti akan akan menyebabkan kerugian yang lebih besar bagi perusahaan dan investor AS yang memiliki kerja sama erat dengan entitas dalam 'daftar hitam' Biden.

"Seperti mengangkat batu hanya untuk menjatuhkannya sendiri pada akhirnya bagi pemerintah AS," katanya.

Sementara mantan wakil direktur Asosiasi Operasi Ekonomi Beijing, Tian Yun mengatakan perkembangan terbaru ini menunjukkan bahwa perang teknologi yang meningkat antara China dan AS tidak akan berubah di bawah pemerintahan Biden.

"Banyak perusahaan dalam urutan Biden sudah ada dalam daftar Pemerintah Trump, dan daftar baru memiliki makna simbolis yang lebih daripada signifikansi praktis untuk memenangkan dukungan pemilih Trump," ujarnya.

Pengamat China mengatakan salah satu tujuan pemerintahan Biden saat ini adalah untuk mengembangkan persaingan yang lebih komprehensif dan strategis.

Upaya pemerintah AS untuk melemahkan perkembangan ekonomi dan teknologi perusahaan China tidak akan berhasil dan rencananya hanya akan menyebabkan kerugian bagi perusahaan dan investor AS, kata mereka.