Pertama Di Dunia, Presiden El Salvador Niat Jadikan Bitcoin Sebagai Alat Pembayaran Yang Sah

Pengumuman tersebut disampaikan presiden negara yang berada di kawasan Amerika Tengah itu dalam pesan yang direkam yang diputar di konferensi Bitcoin di Miami, Florida AS pada Minggu (6/6) waktu setempat.

“Dalam jangka pendek, ini akan menciptakan lapangan kerja dan membantu memberikan inklusi keuangan kepada ribuan orang di luar ekonomi formal, dan dalam jangka menengah dan panjang, kami berharap keputusan kecil ini dapat membantu kami mendorong umat manusia setidaknya sedikit ke arah yang benar," katanya, seraya menambahkan ia berencana untuk memperkenalkan undang-undang minggu depan untuk tujuan itu.

Anadolu Agency melaporkan pada Selasa (8/6), dalam serangkaian posting Twitter, presiden berusia 39 tahun, yang menurut jajak pendapat baru-baru ini didukung oleh lebih dari 90 persen orang Salvador, mengatakan Bitcoin dapat membantu meningkatkan ekonomi.

“Inklusi keuangan bukan hanya keharusan moral tetapi juga cara untuk menumbuhkan ekonomi negara, menyediakan akses ke kredit, tabungan, investasi, dan transaksi yang aman,” katanya.  

“Kami berharap keputusan ini akan menjadi awal dalam menyediakan ruang di mana beberapa inovator terkemuka dapat menata kembali masa depan keuangan," kata dia lagi.

Sekitar 70 persn populasi El Salvador tidak memiliki rekening bank dan bekerja di ekonomi informal, katanya, seraya menambahkan bahwa hal itu akan memfasilitasi transfer yang lebih cepat untuk pengiriman uang senilai 6 miliar dolar AS per tahun. Namun, dia tidak memberikan banyak detail tentang bagaimana Bitcoin akan hidup berdampingan dengan mata uang resmi El Salvador, dolar AS.

Bukele juga mengumumkan di akun Twitternya, bahwa pemerintahnya akan memberikan “tempat tinggal permanen langsung kepada pengusaha crypto.”

Idenya mengejutkan banyak orang karena meskipun Bitcoin legal untuk dimiliki di sebagian besar negara, Bitcoin tidak pernah ditetapkan sebagai alat pembayaran yang sah.

Pemimpin sayap kanan, yang telah berkuasa sejak 2019, memang telah banyak dikritik karena membuat keputusan otoriter.

Pada 3 Mei tahun ini, ia memecat lima hakim agung setelah pengadilan El Salvador memutuskan bahwa penggunaan kekuasaan darurat oleh preside n selama pandemi tidak konstitusional. Di Twitter, Bukele membela pemecatan itu sebagai "memperbaiki rumah kami."