Dalam pidato yang disiarkan di televisi pada Selasa (15/6), Hamdok membeberkan buruknya situasi keamanan negara, khususnya terkait kekacauan yang disebabkan pendukung loyalis rezim sebelumnya.
"Memburuknya situasi keamanan terutama terkait dengan fragmentasi antara komponen-komponen revolusi, yang meninggalkan kekosongan yang dimanfaatkan oleh musuh-musuhnya dan elemen-elemen rezim sebelumnya," ujarnya, seperti dimuat
Reuters.
Dalam beberapa hari terakhir, sejumlah pendukung Omar al-Bashir yang digulingkan pada April 2019 melakukan aksi blokir jalan-jalan di ibukota Khartoum, setelah pemerintah mencabut subsidi bahan bakar.
Pemerintahan Hamdok bertugas di bawah kesepakatan pembagian kekuasaan militer-sipil. Transisi oleh pemerintahan Hamdok dimaksudkan berlangsung hingga akhir 2023, yang mengarah ke pemilihan umum.
Hamdok mengatakan, tanpa reformasi sektor keamanan, Sudan akan terus menghadapi ancaman internal dan eksternal.
"Fragmentasi ini dapat membawa kita ke situasi kekacauan dan kontrol oleh geng dan kelompok kriminal, seperti halnya dapat menyebabkan penyebaran konflik di antara semua kelompok sipil dan mungkin menyebabkan perang saudara," jelasnya.
Meskipun Sudan telah memenangkan pujian internasional untuk reformasi ekonomi sejak kejatuhan Bashir dan telah membuat kemajuan menuju penghapusan utang, banyak orang Sudan menghadapi kekurangan pangan atau telah berjuang untuk memenuhi kebutuhan karena harga telah melonjak selama setahun terakhir.
Inflasi mencapai 379 persen di bulan Mei, sementara pemadaman listrik atau air terjadi setiap hari.
Temukan berita-berita hangat terpercaya dari Kantor Berita Politik RMOL di Google News.
Untuk mengikuti silakan klik tanda bintang.
Perdana Menteri Sudan Abdalla Hamdok menyalakan alarm peringatan risiko perang saudara di tengah kekacauan politik yang melanda. 
BERITA TERKAIT: