Farah.ID
Farah.ID

Menlu Prancis: Gencatan Senjata Verbal Macron Dan Erdogan Tak Cukup, Turki Harus Buktikan Dengan Tindakan

LAPORAN: RENI ERINA
  • Sabtu, 19 Juni 2021, 06:56 WIB
Menlu Prancis: Gencatan Senjata Verbal Macron Dan Erdogan Tak Cukup, Turki Harus Buktikan Dengan Tindakan
Menteri Luar Negeri Prancis, Jean-Yves Le Drian/Net
Menteri Luar Negeri Prancis, Jean-Yves Le Drian, mengomentari pertemuan Presiden Emmanuel Macron dengan Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan di sela-sela KTT NATO pekan ini.

Kepada televisi lokal, Le Drian mengatakan bahwa dia menyambut baik pertemuan kedua pemimpin yang saling bersitegang di tengah deretan krisis internasional seperti Libya, Suriah, dan Nagorno-Karabakh yang menyebabkan kecaman pribadi yang pahit dari pemimpin Turki.

Namun, dia juga mengatakan itu harus diimbangi dengan langkah-langkah yang lebih konkret dari Ankara.

"Ada semacam gencatan senjata verbal. Itu bagus tapi itu tidak cukup," katanya, seperti dikutip dari AFP, Jumat (18/6).

"Gencatan senjata verbal tidak berarti tindakan, dan kami mengharapkan Turki untuk bertindak pada subyek sensitif," katanya, mengutip Libya, Suriah dan juga Mediterania Timur, di mana Prancis telah mendukung anggota Uni Eropa Yunani dan Siprus marah atas kemajuan Turki di perairan.

Le Drian juga mengatakan Prancis sangat ingin bekerja sama dengan Turki atas Libya, di mana Ankara mengirim pasukan yang didukung oleh ribuan pasukan milisi Suriah untuk mendukung pemerintah yang didukung PBB.

"Kami akan melihat apakah Presiden Erdogan telah mengubah lebih dari sekedar kata-katanya tetapi juga tindakannya," kata Le Drian.

Macron awal tahun ini memperingatkan bahwa Turki akan mencoba ikut campur dalam pemilihan presiden Prancis 2022.

Dia telah menyarankan bahwa langkah sepihak Ankara di panggung internasional dan pembelian sistem rudal pertahanan udara S-400 dari Rusia telah berkontribusi pada 'kematian otak' NATO, di mana Turki adalah anggota kunci.

Masalah lain yang menjadi biang ketegangan Prancis-Turki adalah pemberlakuan undang-undang baru melawan ekstremisme yang diperkenalkan oleh pemerintah Prancis setelah serangkaian serangan. Itu telah menimbulkan kemarahan Erdogan. Dia bahkan menuding Prancis melakukan Islamofobia.

Akibat RUU itu, tahun lalu Erdogan mengatakan Macron membutuhkan 'pemeriksaan mental' dan menyatakan harapan bahwa Prancis akan 'menyingkirkan' Macron sesegera mungkin.

Tetapi ada tanda-tanda tentatif yang menunjukkan meredanya ketegangan dalam beberapa bulan terakhir. Ditunkukkan dengan niat Erdogan yang ingin memperkuat hubungan dengan mitra Barat Turki pada saat meningkatnya kesulitan ekonomi di dalam negeri yang diperparah oleh pandemi Covid-19.

Dalam tanda lain dari hubungan yang mulai membaik, Prancis minggu ini menghapus Turki dari daftar merah negara-negara terlarang untuk perjalanan yang tidak penting, yang secara efektif memungkinkan turis Prancis yang divaksinasi penuh untuk berlibur di sana.
EDITOR: RENI ERINA

ARTIKEL LAINNYA