Wakil Sekretaris Jenderal Partai Progresif Demokratik Taiwan Lin Fei-fan hanya staf lokal yang akan tetap berada di kantor tersebut.
"Ini karena Partai Komunis China dan pemerintah Hong Kong terus memaksa personel kami yang ditempatkan di Hong Kong untuk menandatangani 'surat komitmen satu China' untuk mengakui 'satu China'," ujar Lin, seperti dikutip
Reuters.
"Sebagai prasyarat politik untuk perpanjangan visa, kami tentu saja tidak akan menerimanya!" tambah dia.
Lin mengatakan, Taiwan tidak akan pernah menerima kebijakan "satu China" atau "satu negara, dua sistem".
Menurut seorang pejabat senior, tujuh staf senior Taiwan di kantor perwakilan tersebut akan pulang pada Minggu sore (20/6). Sementara sisanya akan kembali setelah visa berakhir pada akhir depan.
"Tidak dapat diterima bagi kami untuk diremehkan secara politik," kata pejabat itu.
Dalam sebuah pernyataan, Dewan Urusan Daratan Taiwan mengatakan pemerintah Hong Kong telah mendesak staf Taiwan di Hong Kong untuk menandatangani Surat Komitmen Satu China sejak Juli 2018.
China menganggap Taiwan sebagai bagian dari wilayahnya. Sementara Taiwan mengklaim diri sebagai negara demokratis.
Temukan berita-berita hangat terpercaya dari Kantor Berita Politik RMOL di Google News.
Untuk mengikuti silakan klik tanda bintang.
BERITA TERKAIT: