Vietnam Desak AS Cabut Embargo Ekonomi Yang Menyengsarakan Rakyat Kuba Selama Bertahun-tahun

Dalam sidang yabg digelar pada Selasa (23/6), Vietnam juga mendesak AS untuk membalikkan kebijakan saat ini demi kepentingan rakyat kedua negara dan untuk perdamaian, stabilitas, serta pembangunan di kawasan dan dunia pada umumnya.

Resolusi tersebut diadopsi oleh Majelis Umum PBB untuk ke-29 kalinya tahun ini, dengan 184 suara mendukung, 2 menentang, dan 3 abstain.

Para peserta menyatakan keprihatinan mereka atas dampak negatif yang ditimbulkan oleh tindakan sepihak AS serta kesulitan dan tantangan pembangunan negara Karibia di segala bidang, terutama dalam konteks agenda 2030 PBB untuk tujuan pembangunan berkelanjutan.

Mereka menggarisbawahi perlunya AS untuk menghapus embargo dan berkomitmen untuk mematuhi prinsip-prinsip, tujuan dan semangat Piagam PBB, terutama pada kesetaraan kedaulatan dan non-intervensi dalam urusan internal negara lain.

Berbicara pada pertemuan tersebut, Duta Besar Dang Dình Quy, Wakil Tetap Vietnam untuk PBB, menggarisbawahi bahwa embargo ekonomi, komersial dan keuangan terhadap Kuba, yang diberlakukan pada tahun 1962, bertentangan dengan hukum internasional dan prinsip-prinsip dasar Piagam PBB.

"Ini adalah sistem sanksi sepihak yang paling tidak dapat dibenarkan dan berkepanjangan yang dikenakan terhadap sebuah negara dalam sejarah dunia modern," katanya, seperti dikutip dari Vietnam News, Kamis (24/6).

"Embargo telah mengakibatkan kerugian besar bagi Kuba, menyebabkan banyak kesulitan bagi banyak generasi rakyat Kuba," tambahnya.

Masyarakat internasional bersama dengan Vietnam, sebagai negara yang pernah mengalami embargo oleh pemerintah AS setelah perang, meminta AS untuk segera mengakhiri embargo sepihak terhadap Kuba.

"Ini agar negara dapat bebas untuk berpartisipasi secara adil dalam sistem ekonomi dan perdagangan sesuai dengan hukum internasional," katanya lagi.
Dang Dình Quy juga memuji kesediaan Kuba untuk melanjutkan dialog dan kerja sama dengan AS mengenai masalah-masalah yang menjadi perhatian bersama serta negosiasi, mengenai masalah-masalah bilateral atas dasar kesetaraan dan timbal balik dan dengan menghormati kedaulatan dan kemerdekaan nasional masing-masing.

“Dukungan kuat, persahabatan, kerja sama, dan solidaritas Vietnam dengan rakyat Kuba dan memperbarui komitmen teguh kami untuk menjaga prinsip hukum internasional sebagaimana diabadikan dalam Piagam PBB," demikian Quy mengakhiri pidatonya.