Dalam sebuah pernyataan pada Minggu (4/7), TPLF mengidentifikasi diri sebagai "Pemerintah Tigray". Mereka mengatakan akan menerima gencatan senjata jika ada jaminan tidak ada invasi lebih lanjut. Selain itu, sejumlah kondisi juga harus dipenuhi sebelum kesepakatan gencatan senjata resmi disepakati.
"Pasukan penyerang dari Amhara dan Eritrea harus mundur dari Tigray dan kembali ke wilayah mereka sebelum perang," tegas jurubicara TPLF Gatachew Reda, seperti dikutip
Reuters.
Selain penarikan pasukan Eritrea, TPLF juga menginginkan akses tak terbatas untuk bantuan ke Tigray, serta penyediaan penuh layanan penting seperti listrik, telekomunikasi, perbankan, perawatan kesehatan dan pendidikan.
Di samping itu, TPLF meminta PBB membentuk badan independen untuk menyelidiki kejahatan perang dan badan untuk mengawasi pelaksanaan setiap perjanjian gencatan senjata.
Pembebasan segera semua pemimpin politik dan anggota TPLF juga perlu dilakukan segera.
TPLF merupakan partai yang berkuasa di Tigray. Namun kemudian digulingkan oleh pasukan Ethiopia pada November tahun lalu setelah pemerintahan Perdana Menteri Abiy Ahmed menuduh TPLF menyerang pangkalan militer.
Pemerintah juga dilaporkan meminta kekuatan tambahan dari Eritrea untuk mengusir TPLF dari Tigray. Kehadiran pasukan asing itu menambah rumit konflik yang membuat ribuan warga Tigray melarikan diri.
PBB memperkirakan, lebih dari 400 ribu orang di wilayah itu sekarang menghadapi kelaparan.
Temukan berita-berita hangat terpercaya dari Kantor Berita Politik RMOL di Google News.
Untuk mengikuti silakan klik tanda bintang.
Front Pembebasan Rakyat Tigray (TPLF) memberikan persyaratan kepada pemerintah federal Ethiopia sebelum mengadakan pembicaraan mengenai gencatan senjata. Persyaratan tersebut adalah penarikan total pasukan Eritrea dari Tigray. 
BERITA TERKAIT: