Partai Buruh Inggris Desak Pemerintah Dan Kerajaan Boikot Olimpiade Beijing 2022

Partai oposisi utama Inggris itu telah meminta pemerintah nasional dan keluarga kerajaan untuk memboikot gelaran olah raga bangsa-bangsa di dunia tersebut, dengan alasan adanya dugaan pelanggaran hak asasi manusia yang sedang berlangsung di Provinsi Xinjiang, China.

"Kami telah secara konsisten menekan pemerintah untuk tindakan yang lebih kuat untuk mengatasi situasi yang mengerikan ini, termasuk sanksi yang lebih luas terhadap pejabat senior yang bertanggung jawab atas apa yang terjadi di Xinjiang dan tindakan yang lebih tegas terhadap kerja paksa," kata dua anggota parlemen Partai Buruh, Menteri Luar Negeri Bayangan Lisa Nandy dan Menteri Kebudayaan Bayangan Jo Stevens, seperti dikutip dari Independent, Rabu (7/7).

Mereka juga meminta pemerintah nasional dan keluarga kerajaan agar menggunakan momen Olimpiade tersebut untuk menekan kasus akses PBB yang tidak terbatas ke Xinjiang dan  melakukan penyelidikan penuh, transparan dan independen.

"Ini telah berulang kali dicari oleh Inggris dan pemerintah lain tetapi belum terwujud,” lanjut pernyataan itu.
Pasangan itu kemudian menyerukan 'menteri, anggota keluarga kerajaan atau perwakilan senior' untuk memboikot pertandingan, menambahkan bahwa sekelompok negara yang memboikot akan mengirim sinyal kuat ke Beijing

Pernyataan itu menyerukan boikot, kecuali jika PBB diizinkan untuk secara bebas memeriksa situasi hak asasi manusia di lapangan, sebuah permintaan yang ditolak keras oleh Beijing.

Walaupun pemerintah Perdana Menteri Boris Johnson telah menggunakan istilah 'genosida' untuk merujuk pada kampanye pemerintah China di Uighur, Inggris sejauh ini menghindari bergabung dengan seruan yang berkembang untuk melakukan boikot diplomatik.

Sementara Menteri Luar Negeri AS Antony Blinken dilaporkan sedang menjajaki kemungkinan mencapai konsensus tentang kemungkinan boikot dengan sekutu Amerika.