Dimensy.id Mobile
Dimensy.id
Apollo Solar Panel

Menlu Retno: PBB Harus Atasi Hambatan Partisipasi Perempuan Dalam Misi Perdamaian

 LAPORAN: <a href='https://rmol.id/about/sarah-meiliana-gunawan-1'>SARAH MEILIANA GUNAWAN</a>
LAPORAN: SARAH MEILIANA GUNAWAN
  • Jumat, 09 Juli 2021, 09:02 WIB
Menlu Retno: PBB Harus Atasi Hambatan Partisipasi Perempuan Dalam Misi Perdamaian
Webinar bertajuk "Action for Peacekeeping (A4P) Women, Peace and Security (WPS) Champions: Practical Recommendations for Breaking Barriers for Women in Peacekeeping" pada Kamis, 8 Juli 2021/Ist
rmol news logo Indonesia berkomitmen untuk meningkatkan partisipasi perempuan dalam berbagai Misi Perdamaian Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB).

Hal itu disampaikan oleh Menteri Luar Negeri Retno Marsudi dalam webinar bertajuk "Action for Peacekeeping (A4P) Women, Peace and Security (WPS) Champions: Practical Recommendations for Breaking Barriers for Women in Peacekeeping" pada Kamis (8/7).

A4P WPS Champions ini merupakan bagian dari rangkaian webinar tingkat ahli yang diselenggarakan oleh Indonesia bersama dengan Irlandia, Jerman, Bangladesh, Afrika Selatan, Kenya dan Namibia.

Pada acara tersebut, negara-negara penyelenggara menyerahkan dokumen rekomendasi untuk mengatasi hambatan partisipasi perempuan dalam Misi PBB, yang diserahkan kepada Sekjen PBB untuk Misi Pemiliharaan Perdamaian.

"Total 183 pasukan perdamaian perempuan di berbagai Misi Perdamaian PBB menunjukkan komitmen Indonesia untuk terus menambah jumlah dan mendukung penciptaan lingkungan yang kondusif bagi pasukan perempuan dalam Misi PBB," ujar Retno, seperti dikutip dari situs resmi Kementerian Luar Negeri.

Menurut Retno, mengatasi hambatan partisipasi pasukan perdamaian perempuan merupakan hal penting. Setidaknya ada tiga rekomendasi dari Indonesia.

Pertama, pentingnya mendesain infrastruktur yang sensitif terhadap gender pada Misi Perdamaian. Memastikan lingkungan yang aman bagi pasukan perdamaian perempuan merupakan prioritas utama Indonesia sebagai salah satu negara kontributor pasukan terbesar pada Misi PBB.

"Hal kedua yang tidak kalah pentingnya adalah melakukan identifikasi hambatan pada tingkat nasional," sambung Retno.

Upaya melakukan identifikasi hambatan ini harus disesuaikan dengan budaya dan situasi lokal dari masing-masing negara agar dapat diperoleh hasil yang maksimal.

Sementara rekomendasi ketiga adalah mendorong jejaring untuk pasukan perdamaian perempuan. Jejaring ini akan memberikan dukungan tambahan untuk mendukung peningkatan jumlah pasukan perempuan pada Misi PBB.

“Rekomendasi yang disampaikan hari ini diharapkan dapat menjadi masukan untuk PBB dalam merumuskan kebijakan yang akan menjadi katalis bagi peningkatan peran perempuan di Misi PBB," jelasnya. rmol news logo article

Temukan berita-berita hangat terpercaya dari Kantor Berita Politik RMOL di Google News.
Untuk mengikuti silakan klik tanda bintang.

ARTIKEL LAINNYA