Peneliti: Salah Urus Pandemi Covid-19 Bikin Thailand Terjerumus Ke Dalam Krisis

Lembaga tersebut juga menyerukan pembentukan komite independen untuk mempelajari penanganan pandemi yang salah, tujuannya menyusun cetak biru untuk mencegah kesalahan serupa di masa depan sebagai evaluasi kinerja pemerintah setelah dua tahun menjabat.

Menurut laporan tersebut, Thailand berhasil menahan gelombang pertama pandemi berkat kerja keras dari komunitas medis dan kesehatan masyarakat serta kerja sama publik, meskipun dengan mengorbankan ekonomi.

Ekonomi yang bergantung pada pariwisata negara itu memang mengalami kontraksi tajam 6,1persen pada tahun 2020, dan merupakan yang terburuk dalam 22 tahun.

"Namun, meskipun keberhasilan awal itu memberi pemerintah kesempatan untuk bersiap menghadapi gelombang kedua dan mempercepat pembukaan kembali negara itu, kebijakan yang salah menyia-nyiakan dorongan awal dan juga berperan dalam memicu gelombang kedua," tulis laporan tersebut, seperti dikutip dari Bangkok Post, Selasa (13/7).

Gelombang kedua itu dimulai pada Desember tahun lalu di sebuah pasar udang di Samut Sakhon, di mana peristiwa-peristiwa berikutnya menjelaskan kontrol perbatasan yang lemah di mana buruh migran bersangkutan.

"Gelombang ketiga, yang dimulai pada akhir Maret terkait dengan tempat-tempat hiburan di daerah Thong Lor-Ekkamai Bangkok, dan tanda yang jelas dari persiapan pemerintah yang buruk," laporan itu menyimpulkan.

Pemerintah juga dikatakan lambat dalam membelanjakan anggaran perawatan kesehatan 45 miliar baht, yang diambil dari pinjaman 1 triliun baht, untuk memperkuat sistem kesehatan masyarakat. Pada awal Juni, hanya 11,6 miliar baht, atau 26,1 persen, yang telah dicairkan.

Menurut TDRI, sistem kesehatan masyarakat sekarang berada di bawah tekanan yang cukup besar dan banyak rumah sakit harus meminta masyarakat untuk menyumbangkan peralatan medis penting.

Total infeksi hingga akhir Maret tahun ini mencapai 28.000, tetapi kemudian meningkat tajam menjadi 317.000 pada 9 Juli. Kematian juga melonjak dari 94 menjadi 2.500 selama periode yang sama.

"Orang harus bertanggung jawab dan harus ada komite independen untuk mengumpulkan fakta dan mempelajari situasi untuk mencegah kesalahan yang sama di masa depan," kata laporan itu.

Pemerintah sendiri sudah bereaksi atas laporan tersebut.

Juru bicara pemerintah Anucha Burapachaisri mengatakan mereka akan mengadakan konferensi pers untuk menanggapi penilaian TDRI tersebut pada hari Selasa (13/7) waktu setempat.