Presiden Pecat Sederet Pejabat Top, Krisis Politik Tunisia Memburuk

Dia juga diketahui sebelumnya telah memecat Perdana Menteri Hichem Mechichi, membekukan Parlemen dan mengambil alih kekuasaan eksekutif. Tidak sampai situ, Saied juga memecat menteri pertahanan dan kehakiman serta sederet pejabat top Tunisia lainnya, tidak lama setelah itu.

Presiden berusia 63 tahun yang juga merupakan mantan dosen hukum dan pendatang baru politik yang menang telak dalam pemilihan presiden 2019 itu juga mengeluarkan dekrit pemecatan daftar panjang pejabat senior pemerintah, termasuk kepala jaksa militer. Bahkan pada Rabu (28/7), dia juga memberhentikan CEO saluran televisi nasional Wataniya.

Dikabarkan Al Jazeera, dia pun mencabut kekebalan parlemen dari anggota parlemen dan mengambil alih kekuasaan kehakiman. Saied juga telah memerintahkan penyelidikan terhadap tiga partai politik yang diduga menerima dana asing sebelum pemilu 2019.

Langkah tersebut diambil Saied setelah serangkaian demonstrasi anti-pemerintah skala besar terjadi di Tunisia. Para demonstran memprotes kegagalan pemerintah dalam menangani pandemi Covid-19.

Tentu banyak pihak yang menentang langkah Saied itu. Dalam sebuah pernyataan bersama, kelompok-kelompok masyarakat sipil utama di Tunisia memperingatkan bahwa penangguhan paremen tidak sah. Mereka menuntut batas waktu untuk tindakan politik.

Di sisi lain, Saied mengklaim bahwa tindakan yang dia ambil dibenarkan di bawah konstitusi, yang memungkinkan kepala negara untuk mengambil tindakan luar biasa yang tidak ditentukan jika terjadi ancaman yang akan segera terjadi.

Sementara itu, Partai Ennahdha, yang merupakan faksi terbesar dalam pemerintahan koalisi, awalnya menyebut perebutan kekuasaan yang dilakukan presiden itu sebagai “kudeta”.

Sedangkan sejumlah pihak seperti Amerika Serikat dan Uni Eropa telah menyuarakan keprihatinan atas situasi yang sedang terjadi di Tunisia.