Jadi Presiden DK PBB, India Fokus Isu Terorisme hingga Keamanan Maritim

India telah mengambil mandat menjadi Presiden DK PBB untuk Agustus pada Minggu (1/8). Presidensi ini akan dipimpin oleh Perwakilan Tetap India untuk PBB Tirumurti.

Namun akan ada sesi khusus untuk membahas perdamaian dan keamanan internasional terkait terorisme di dewan yang akan dipimpin langsung oleh Menteri Luar Negeri S. Jaishankar. Sesi itu juga akan menghadirkan Sekretaris Jenderal Antonio Gueterres untuk memberi pengarahan mengenai ISIS.

Berbicara dalam konferensi pers pada Senin (2/8), Tirumurti mengurai tiga bidang yang akan disoroti oleh India selama sebulan ke depan, yaitu terorisme, keamanan maritim, dan pasukan perdamaian.

"Kekhawatiran India bukan hanya tentang terorisme lintas batas, tetapi juga penggunaan mekanisme yang sangat canggih oleh para teroris dan pendanaan terorisme," ujar Tirumurti, seperti dikutip India Narrative.

Ia mengatakan, situasi yang saat ini membuat khawatir dewan beranggotakan 15 negara itu adalah meningkatnya terorisme di Afrika.

"Terorisme mempengaruhi semua wilayah utama dunia dan ISIS memiliki jangkauan di seluruh dunia," tambahnya.

Selain terorisme, India juga akan membawa pendekatan holistik mengenai keamanan maritim untuk pertama kalinya ke DK PBB. Biasanya, DK PBB hanya membahas aspek-aspek tertentu dari isu ini.

"Tujuan kami untuk debat tingkat tinggi adalah untuk membuat akses yang sama bagi semua negara untuk menggunakan kepentingan bersama global sehingga jalur laut dijadikan sebagai jalur menuju kemakmuran bersama dan koridor perdamaian," jelas Tirumurti.

Terkait isu keamanan maritim, Perdana Menteri Narendra Modi dikabarkan akan memimpin secara langsung sesi pada pekan depan. Nantinya, Presiden Uni Afrika Felix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, yang juga presiden Republik Demokratik Kongo, akan berpartisipasi dalam demonstrasi perhatian global terhadap masalah.

Debat terbuka akan dilakukan untuk mencari solusi untuk mengatasi kejahatan dan ketidakamanan maritim, serta bagaimana negara-negara anggota dapat meningkatkan kemampuan hingga koordinasi operasional untuk mengakses ancaman keamanan maritim.

Ancaman keamanan maritim meliputi pembajakan, penggunaan laut untuk melakukan kejahatan perdagangan gelap narkotika dan psikotropika, perdagangan manusia dan senjata api ilegal, penangkapan ikan ilegal, hingga tindakan yang tidak diatur namun memiliki implikasi bagi penghidupan dan keamanan masyarakat pesisir, perdagangan internasional, keamanan energi, dan ekonomi global.

Sementara isu ketiga adalah pemeliharaan pasukan perdamaian. India menjadi penyumbang pasukan perdamaian dengan telah mengirim lebih dari 250 ribu tentaranya untuk operasi PBB.

"Kami akan sangat menganjurkan langkah-langkah yang ditingkatkan untuk memastikan keselamatan dan keamanan para pelindung perdamaian," kata Tirumurti, merujuk pada penggunaan teknologi untuk pasukan perdamaian dan pelaku kejahatan terhadap mereka.

Data menunjukkan, orang-orang yang melakukan kejahatan terhadap pasukan penjaga perdamaian mendapat hukuman yang rendah.

"Itu mendapat banyak dukungan dari negara-negara karena bagi kami, melindungi pelindung adalah aspek penting," tambahnya.

Menlu Jaishankar akan memimpin sesi pemeliharaan perdamaian pada 18 Agustus.