Lukashenko Akan Bersiap Selenggarakan Pemilihan Ulang Presiden sesuai dengan Konstitusi

Sekretaris Pers Kepresidenan, Natalya Eismont mengatakan, bahwa Presiden Aleksandr Lukashenko bersikeras menyelenggarakan pemilihan ulang dalam jangka waktu yang ditentukan segera, di tengah upaya pemerintah melakukan penanganan pandemi.  

Eismont mencatat bahwa selama gelombang pertama pandemi virus corona, masyarakat Belarusia sangat tegang karena semua orang melihat apa yang sedang terjadi di dunia. Saat itulah, penentang pemerintah mengeksploitasi situasi tersebut sehingga terjadi gelombang demonstrasi yang panjang.

“Presiden mengakui bahwa dia tidak memperhatikan kampanye itu sendiri. Dia fokus pada kesehatan dan kehidupan masyarakat. Di pagi, siang, sore, dan terkadang malam, presiden menerima laporan ringkasan puluhan kali per hari," kata Eismont seeprti dikutip darikantor berita pemerintah, Belta, Rabu (4/8).  

Ia menambahkan, ada banyak korban Covid-19 yang dilaporkan. Otoritas kesehatan menganalisa setiap kematian dan melaporkannya kepada presiden. Belum lagi masalah lain seperti penyediaan peralatan medis dan sebagainya. Ada banyak kesibukan yang memembutuhkan perhatian ekstra. Namun, Lukashenko tetap menginginkan pemilihan ulang segera.

"Akan jauh lebih mudah untuk mendeklarasikan penguncian, menahan orang di rumah mereka, dan melarang mereka keluar sepenuhnya, juga menjadwal ulang pemilihan presiden. Apa pun bisa dilakukan dengan menggunakan Covid-19 sebagai alasan saat itu dan masyarakat akan menerimanya. Tapi Presiden mengatakan bahwa pemilihan akan diadakan tepat sesuai dengan Konstitusi,” kata Eismont.

Pilpres Belarusia pada September 2020 memenangkan sang petahanan Lukashenko. Namun, protes meletus saat pengumuman kemenangan. Publik menolak hasil pilpres yang dianggap penuh kecurangan.

Dalam pemilu tersebut, Presiden Alexander Lukashenko, terpilih kembali untuk masa jabatan yang keenam kalinya. Ia telah memerintah negara itu selama 26 tahun. Komisi pemilihan memberinya 80 persen suara. Namun sejak pemilu, negara itu kemudian berada dalam cengkeraman protes besar-besaran yang menuding pemerintah mencurangi pemilu.

Uni Eropa ikut mengecam hasil pilpres tersebut yang dikatakannya sebagai 'tidak bebas dan tidak adil'.