Segera Diumumkan, Pemerintahan Baru Taliban Perlu Libatkan Semua Etnis dan Perempuan

Seorang pejabat senior Taliban mengungkap, para petinggi kelompok itu bersama dengan para pemimpin politik di Afghanistan masih melakukan diskusi mengenai pemerintahan baru.

"Ahli hukum, agama, dan kebijakan luar negeri Taliban sedang bekerja untuk mempersiapkan kerangka kerja tersebut," ujar pejabat senior itu, seperti dikutip Tolo News, Minggu (22/8).

Kabar mengenai pengumuman pemerintahan baru Afghanistan muncul setelah salah seorang pendiri Taliban, Mullah Abdul Ghani Baradar, dilaporkan telah tiba di Kabul pada Sabtu (21/8).

Selain itu, mantan Presiden Hamid Karzai dan Kepala Dewan Tinggi Rekonsiliasi Nasional Abdullah Abdullah juga melakukan pertemuan dengan penjabat gubernur Kabul yang dipilih Taliban, Abdul Rahman Mansour, untuk membahas keamanan kota dan perlindungan warga Kabul.

Menteri Luar Negeri Pakistan Shah Mahmood Qureshi juga diperkirakan akan segera mengunjungi Kabul.

Menurut pengamat politik Tariq Farhadi, proses pembicaraan mengenai pemerintahan baru di Afghanistan oleh Taliban memerlukan waktu. Namun sangat penting bagi Taliban untuk melibatkan berbagai pihak, khususnya etnis dan perempuan dalam pemerintahan.

“Kita harus bersabar dalam pembicaraan dengan Taliban, beri mereka setidaknya sepuluh hari, ini adalah kabar baik bahwa perang tidak terjadi di Kabul, saya pikir sisa masalah akan bergerak maju dengan cara yang baik jika semua etnis dan perempuan melihat diri mereka di pemerintahan,” jelasnya.

Hal serupa juga disampaikan oleh aktivis politik Farhad Akbari. Ia mengatakan, Taliban tidak boleh melanjutkan monopoli kekuasaan seperti pemerintahan Ashraf Ghani.

"(Dengan) tidak menghormati provinsi lain dan rakyat, ada kemungkinan perang saudara,” pungkasnya.