Teken MoU, Oposisi Venezuela Akhirnya Akui Pemerintahan Nicolas Maduro

Beberapa hari lalu, sebuah Memorandum of Understanding (MoU) telah ditandatangani yang menyatakan pihak oposisi mengakui pemerintahan Venezuela yang dipimpin oleh Presiden Nicolas Maduro Moros.

Lewat keterangan tertulis yang diterima redaksi pada Jumat (10/9), Dutabesar Venezuela untuk Indonesia Ramades Jesus Gomez Azuaje mengatakan, proses dialog antara pemerintah dan oposisi dimulai sejak 13 Agustus lalu di Mexico City.

Dialog difasilitasi oleh Norwegia, bersama dengan Rusia dan Belanda. Dukungan juga diberikan oleh 33 negara anggota Community of Latin American and Caribbean States (CELAC), serta International Contact Group, dengan Uni Eropa dan enam negara anggotanya.

"Memorandum tersebut menetapkan tujuan (dialog) untuk mencapai kesepakatan, melalui negosiasi yang intens, komprehensif, bertahap dan damai, untuk menetapkan aturan yang jelas mengenai ko-eksistensi politik dan sosial, dengan penghormatan pada Konstitusi Nasional Venezuela," jelasnya.

Dalam proses negosiasi, Dubes Radames menekankan, "tidak akan ada yang disepakati sampai semuanya disepakati". Meski begitu kedua belah pihak juga membuka kemungkinan kesepakatan parsial jika mendesak atau diperlukan.

Adapun dialog diikuti oleh sembilan orang anggota delegasi dari masing-masing pihak, dengan kehadiran perempuan.

Pembahasan mengenai MoU sendiri telah dilakukan pada 14-15 Agustus, yang kemudian ditandatangani selama pertemuan pada 3-6 September.

"Penandatanganan MoU ini menyiratkan pengakuan atas
Pemerintah Republik Bolivarian Venezuela yang dipimpin Presiden Nicolas Maduro Moros, oleh oposisi; yang mengakhiri kecaman inkonstitusional yang dihasilkan oleh pemerintahan ilegal yang didukung oleh AS dan berbasis di Washington DC, yang menyebabkan konflik yang tidak perlu, dan telah sangat mempengaruhi kesejahteraan penduduk Venezuela," jelasnya.

Dubes Ramades menggarisbawahi, proses dialog "damai" sendiri tidak diikuti oleh pihak oposisi pemerintah lainnya demi menjaga keterwakilan di parlemen dan pemerintahan daerah.

Namun, pihak-pihak oposisi mendukung proses dialog yang sedang berlangsung di Meksiko sesuai dengan persetujuan bulat dari parlemen beberapa waktu lalu.