Asean Korea Coopertion Onwards
ASEAN-KOREA Cooperation Upgrade
Kopi Timur Mobile
Farah.ID
Kopi Timur
Farah.ID

Akhiri Kebuntuan Politik, PM Malaysia Siap Teken Perjanjian Kerjasama dengan Oposisi

LAPORAN: AMELIA FITRIANI
  • Senin, 13 September 2021, 14:13 WIB
Akhiri Kebuntuan Politik, PM Malaysia Siap Teken Perjanjian Kerjasama dengan Oposisi
Perdana Menteri Malaysia Ismail Sabri Yaakob akan menandatangani perjanjian kerjasama dengan oposisi/Net
Perpolitikan Malaysia agaknya akan mendapatkan angin segar. Pasalnya, Perdana Menteri Malaysia Ismail Sabri Yaakob akan menandatangani perjanjian kerjasama dengan oposisi negara yang dirancang untuk menopang dukungannya dan mengakhiri ketidakstabilan politik yang berlangsung selama beberapa bulan belakangan.

Perjanjian tersebut rencananya akan ditandatangani pada Senin (13/9) pukul 5 sore waktu setempat.

Kabar soal rencana penandatanganan perjanjian itu telah diumumkan sejak akhir pekan kemarin, baik oleh perwakilan pemerintah maupun pihak oposisi.

Sementara itu, legislator Malaysia juga mulai duduk di kursi parlemen hari ini untuk pertama kalinya sejak Ismail Sabri mengambil alih kekuasaan setelah pengunduran diri pendahulunya Muhyiddin Yassin bulan lalu. Sabri merupakan anggota senior Organisasi Nasional Melayu Bersatu (UMNO).

Sejak penunjukkannya, dia didesak oleh Raja Malaysia untuk memperkuat dukungannya. Salah satu cara yang dia tempuh adalah dengan membuat perjanjian tersebut.

Dikabarkan Al Jazeera, perjanjian itu sendiri dirancang untuk menciptakan stabilitas politik dalam rangka memerangi pandemi Covid-19 dan menghidupkan kembali ekonomi melalui kerja sama bipartisan.

Bukan hanya itu, sebelumnya pada Jumat (10/9), Ismail Sabri mengumumkan serangkaian reformasi politik termasuk membatasi masa jabatan perdana menteri menjadi 10 tahun dan implementasi pengurangan usia pemilih menjadi 18 tahun, yang disahkan di bawah pemerintahan sebelumnya.

Dia mengatakan pemerintahnya juga akan bekerja lebih erat dengan oposisi pada undang-undang untuk memastikan kesepakatan bipartisan, dan mengangkat posisi pemimpin oposisi ke peringkat dan remunerasi yang sama sebagai menteri kabinet.

ARTIKEL LAINNYA