Aroma Keruntuhan Pemerintahan Ashraf Ghani Sudah Tercium Sejak Pilpres Afghanistan 2019

Pemilihan anggota parlemen di tahun 2018 berujung ricuh yang berakibat pada pengunduran waktu pelaksanaan pilpres 2019. Dan hasil pilpres 2019 yang dimenangkan Ashraf Ghani pun tidak begitu menggembirakan. Jumlah pemilih yang memberikan suara sangat sedikit.

Demikian dikatakan pengamat internasional dari Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah, Teguh Santosa, ketika berbicara dalam “Diplomatic Forum” yang digelar Voice of Indonesia RRI, di Hotel Red Top, Jakarta Pusat, Kamis pagi (16/9).

Diskusi yang bertema “New Geopolitical Map After Taliban's Return to Power” itu juga dihadiri Wakil Dubes Pakistan Muhammad Faisal Fayyaz dan Ahli Muda Sub Koordinator Asia Selatan dan Tengah Direktorat Perundingan Bilateral Kementerian Perdagangan Wisnu Widyantoro. Wartawan senior RR Daulat Pane menjadi moderator diskusi yang disiarkan langsung di Youtube VOI RRI itu.

Teguh mengatakan, kohesivitas sosial di Afghanistan bermasalah sejak lama. Fragmentasi elit dalam beberapa tahun terakhir juga semakin menjadi.

"Banyak pihak terkejut melihat peristiwa 15 Agustus (Taliban menguasai Kabul). Tapi dari observasi saya, (keruntuhan pemerintahan Ghani) sudah dimulai sejak pemilu 2018 dan pilpres 2019," ujar Teguh Santosa.

Teguh menambahkan, gagasan negara-bangsa Afghanistan semakin sulit diwujudkan karena negara itu dikelilingi sejumlah negara yang memiliki kepentingan tersendiri terhadap Afghanistan.  

"Tentu ada pernikahan antarsuku di Afghanistan, tapi tidak cukup banyak untuk memperkuat pondasi negara-bangsa," kata wartawan senior itu.

Terkait dengan betapa rapuhnya pemerintahan periode kedua Ashraf Ghani dapat dilihat dari kenyataan bahwa hanya sekitar 1,6 juta dari 9,7 juta pemilih yang menggunakan hak suara dalam pilpres 2019. Pilpres itu diikuti oleh 18 calon presiden.

Ghani sendiri mendapatkan sekitar 923 ribu suara atau 50 persen. Jika dibandingkan dengan jumlah pemilih yang memiliki hak suara, angka itu setara dengan sekitar 5 persen.

Pemerintahan Ghani yang rapuh itu bertemu dengan faktor eksternal berupa keputusan Presiden AS Joe Biden untuk menarik semua pasukan dari Afghanistan. Hal ini merupakan pelaksanaan dari janji yang disampaikannya dalam kampanye pilpres.

Selain itu, pengaruh Republik Rakyat China di kawasan juga semakin besar. Diawali dengan String of Pearl pada era 2004-2005 dimana China merangkul negara-negara di kawasan Asia Selatan, kecuali India, untuk mengamankan jalur distribusi migas dari Timur Tegah.

“Pengaruh ini semakin besar setelah Xi Jinping berkuasa dan mengumumkan One Belt One Road (OBOR) yang saat ini menjadi Belt and Road Initiatives (BRI)," ujarnya.

Namun begitu, Teguh menambahkan, China juga masih berhati-hati dengan Taliban yang berpotensi menjadi persoalan bagi China di masa depan.

China berjanji memberikan dukungan kepada Taliban dalam membangun Afghanistan apabila Taliban tidak menggunakan Afghanistan sebagai sarang teroris, tidak mengembangkan fundamentalisme, dan yang juga penting tidak mendukung gerakan separatis.

Mengenai yang terakhir ini, China tentu tidak ingin kemenangan Taliban justru bisa memperbesar gerakan separtis di Provinsi Xinjiang yang berada persis di perbatasan kedua negara.