Seluruh Dunia Membutuhkan Pemerintahan Afghanistan yang Inklusif, Tidak Terkecuali China

Hal ini yang ditekankan oleh pengamat hubungan internasional dari UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Teguh Santosa, dalam Diplomatic Forum yang digelar Voice of Indonesia RRI bertajuk "New Geopolitical Map After Taliban's Return to Power" pada Kamis pagi (16/9).

Duduk bersama Wakil Kepala Misi Kedutaan Besar Pakistan di Jakarta, Muhammad Faisal Fayyaz dan Ahli Muda Sub Koordinator Asia Selatan dan Tengah Kementerian Perdagangan Wisnu Widyantoro, Teguh menjelaskan bagaimana dunia membutuhkan pemerintahan Afghanistan yang demokratis dan inklusif.

"Seluruh dunia, kita semua, membutuhkan pemerintahan demokratis di Taliban. Telepas dari siapa yang menjadi presiden, atau bentuk pemerintahan yang mereka miliki. Ini bukan masalah. Yang jadi masalah adalah tindakan mereka dalam menjalankan kekuasaan," terang wartawan senior ini.

Bagi negara-negara tetangga, seperti Pakistan, Tajikistan, Uzbekistan, Turkmenistan, hingga India, ketidakstabilan di Afghanistan bisa mempengaruhi mereka, bahkan menjadi ancaman. Kemunculan ISIS-Khorasan misalnya dapat mencipatakan banyak masalah.

Meski Iran diuntungkan dengan perginya Amerika Serikat (AS) dari kawasan, namun potensi ancaman dari kebangkitan kelompok fundamentalis di Afghanistan juga tetap diwaspadai Teheran.

"Bahkan China membutuhkan Taliban yang demokratis, Afghanistan yang inklusif. Jika tidak, Taliban bisa menjadi bumerang bagi mereka," tambah Teguh.

Kepentingan yang sama juga dimiliki oleh Indonesia. Sejak 2018, Indonesia melalui, ketika itu, Wakil Presiden Jusuf Kalla mengupayakan agar Taliban dapat berpartisipasi dalam proses demokrasi di Afghanistan.

Dengan begitu, Teguh mengatakan, komunitas internasional harus lebih banyak melakukan komunikasi dengan Taliban, mencoba mengerti dan memahami mereka.

"Jika mereka tidak bisa membentuk pemerintahan yang inklusif, maka tidak ada bedanya Taliban dengan fasisme, karena mereka melihat dirinya sendiri sebagai etnis terkuat di Afghanistan, dan mereka akan melakukan tindakan buruk kepada masyarakat," jelasnya.

Teguh sendiri berharap, proses dialog yang dilakukan mantan Presiden Hamid Karzai, Ketua Dewan Rekonsiliasi Nasional Abdullah Abdullah, dan pemimpin parpol Gulbuddin Hekmatyar dapat menghasilkan pembagian kekuasaan di pemerintahan.

"Ini tergantung pada kapasitas, kapabilitas mereka untuk menciptakan pemerintahan yang demokratis dan inklusif untuk mereka sendiri dan dunia," tutupnya.