Asean Korea Coopertion Onwards
ASEAN-KOREA Cooperation Upgrade
Kopi Timur Mobile
Farah.ID
Kopi Timur
Farah.ID

Hamid Karzai: Taliban Gagal Penuhi Komitmen Terhadap Perempuan dan Pemerintahan yang Inklusif

LAPORAN: SARAH MEILIANA GUNAWAN
  • Senin, 20 September 2021, 09:18 WIB
Hamid Karzai: Taliban Gagal Penuhi Komitmen Terhadap Perempuan dan Pemerintahan yang Inklusif
Mantan Presiden Afghanistan Hamid Karzai/Net
Tidak adanya perempuan dalam pemerintahan baru Afghanistan di bawah rezim Taliban cukup menjadi kekhawatiran banyak pihak. Hal itu juga disuarakan oleh mantan Presiden Afghanistan Hamid Karzai.

Dalam sebuah wawancara baru-baru ini, Karzai mengatakan Taliban belum memenuhi komitmen mereka untuk memberikan hak-hak perempuan, pendidikan kepada mereka, bendera national, hingga nilai-nilai lainnya.

Karzai bersama Ketua Dewan Tinggi untuk Rekonsiliasi Nasional Abdullah Abdullah dan pemimpin partai Gulbuddin Hekmatyar menjadi tiga tokoh nasional yang melakukan perundingan dengan Taliban.

Karzai mengatakan, selama komunikasinya dengan Taliban, ia berfokus pada tiga hal, yaitu pendidikan anak perempuan, peran perempuan dalam masyarakat Afghanistan, dan pemerintahan yang inklusif.

"Kami membutuhkan kabinet yang mewakili seluruh Afghanistan, perempuan dan orang-orang dari semua etnis terlihat di sana, tetapi apa yang telah dinyatakan Taliban tidak memenuhi definisi itu," kata Karzai, seperti dimuat The Khaama Press.

Menurutnya, rakyat Afghanistan membutuhkan pemerintahan di mana mereka dapat hidup tanpa intimidasi, ketakutan, memiliki hubungan baik dengan dunia, bekerja untuk pembangunan, dan membiarkan orang hidup dalam kegembiraan.

Lebih lanjut, Karzai mengatakan bahwa orang Afghanistan masih takut akan masa depan mereka terutama ketika menyangkut masa depan putri mereka.

Setelah mengambil alih pemerintahan, Taliban mengatakan mereka memerintah sesuai dengan syariah Islam.

Belakangan, Taliban telah mengganti Kementerian Urusan Perempuan di Afghanistan menjadi Kementerian Amar Ma'ruf Nahi Munkar, sementara seluruh pegawai perempuan dilarang bekerja.

ARTIKEL LAINNYA