Pakar: Kasus Evergrade Adalah Gejala, Bukan Penyebab Kesengsaraan Utang China

Goyahnya Evergrande ini menjadi subjek kekhawatiran dan spekulasi global. Sejumlah analis menyoroti beberapa kemungkinan yang berpotensi terjadi, seperti apakah Evergrande akan gagal membayar utangnya, atau melunasinya dengan menghasilkan uang tunai melalui penjualan mobil listrik dan bisnis manajemen propertinya, atau menghadapi bailout oleh pemerintah.

Pakar di bidang fintech, pembangunan ekonomi, keuangan informal, dan perbankan bayangan China Dr. Sara Hsu dalam tulisannya di The Diplomat pada awal pekan ini (Senin, 20/9) menyoroti masalah Evergrade yang tidak kecil. Perusahaan ini memiliki lebih dari 70 ribu investor dan pembangunan rumah yang terhenti untuk lebih dari satu juta pembeli rumah.

Sayangnya, kemudian muncul asumsi yang menyebut bahwa bisa jadi ada Evergrande lain di masa depan karena kelemahan struktural dalam sistem keuangan China.

Mengapa demikian?

Karena Evergrande bukanlah masalahnya. Ini hanyalah gejala dari masalah.

Jika begitu, lantas apa masalah utamanya?

Dr. Sara Hsu menekankan bahwa masalah utamanya terletak pada utang yang berlebihan. Hal ini diciptakan oleh sistem di mana entitas berisiko diizinkan untuk meminjam untuk jangka waktu yang lama sebelum menghadapi perhitungan cermat di mana ada kemungkinan ancaman mengganggu stabilitas sosial dan merugikan investor dan pesaing industri.

Kondisi semacam ini terjadi di sektor perbankan bayangan China. Perusahaan-perusahaan berisiko meminjam secara berlebihan selama beberapa tahun sebelum menerima peraturan yang ketat.

Kondisi ini juga terjadi di antara perusahaan milik negara setelah Krisis Keuangan Global, ketika perusahaan meminjam untuk membangun infrastruktur dan merangsang ekonomi. Situasi tersebut dibiarkan berjalan hingga pemerintah memprakarsai kampanye deleveraging pada tahun 2017.

Sementara itu, sambungnya, sektor real estat secara khusus memang telah mengalami kenaikan harga selama 20 tahun terakhir. Hal ini kemudian menciptakan gelembung harga aset. Pemerintah setempat, di sisi lain, telah berupaya meredam spekulasi perumahan dan utang berlebihan di kalangan pengembang properti.

Regulator lalu menyusun kebijakan "tiga garis merah" pada tahun 2020 untuk mengurangi neraca pengembang properti. Secara teknis, kebijakan ini menyatakan bahwa pengembang harus memiliki rasio kewajiban terhadap aset kurang dari 70 persen, rasio gearing bersih kurang dari 100 persen, dan rasio utang jangka pendek terhadap kas lebih dari 1.

Pengembang memiliki jangka waktu tiga tahun untuk menerapkan kebijakan ini, yang kemungkinan akan mengurangi utang pengembang yang berlebihan ke depan.

Namun, jelas Dr. Sara Hsu, dalam jangka pendek, investor, pemberi pinjaman, karyawan, dan pembeli rumah akan mengalami beberapa "penderitaan".

Selama beberapa waktu belakangan, baik investor maupun pembeli rumah telah terlibat dalam protes di seluruh China karena ketakutan akan gagal bayar dan tidak rampungnya rumah yang telah dipesan.

Apa yang unik dari "bencana" Evergrande ini?

Dibandingkan dengan serangan penghancuran utang lainnya, risiko sistemik sekarang berasal dari satu perusahaan. Memang, perusahaan itu begitu besar dan saling berhubungan sehingga dibandingkan dengan kasus Lehman Brothers dan keruntuhannya pada tahun 2008.

Namun perlu juga dicermati bahwa sistem keuangan Amerika Serikat dan China sangat berbeda. Intervensi pemerintah dalam sistem keuangan di China dinilai jauh dari pengecualian.

Selain itu, ada juga kekhawatiran bahwa krisis likuiditas dan peningkatan risiko dapat menyebar ke seluruh pasar keuangan, mengancam kelangsungan hidup bank dengan pinjaman besar ke sektor real estat dan mengurangi harga aset real estat secara keseluruhan.

Peningkatan kerapuhan keuangan akan memiliki efek menular pada ekonomi riil dengan memperketat kondisi keuangan.

Dia mengingatkan, bahkan setelah masalah Evergrande diselesaikan, penyakit utang berlebihan China kemungkinan akan berlanjut, karena utang dibiarkan berjalan tanpa batasan di bidang ekonomi tertentu sampai terlambat untuk mencegah segala jenis kejatuhan.

Hal ini disebabkan oleh keterbelakangan keuangan, penciptaan gelembung harga aset, dan moral hazard yang disebabkan oleh asumsi bailout pemerintah di masa-masa sulit.