Asean Korea Coopertion Onwards
ASEAN-KOREA Cooperation Upgrade
Kopi Timur Mobile
Farah.ID
Kopi Timur
Farah.ID

Korea Utara: AS dan Barat Bicara Soal Penegakan Hak Asasi Manusia di Afghanistan Sementara Mereka Melanggarnya

LAPORAN: RENI ERINA
  • Rabu, 22 September 2021, 16:14 WIB
Korea Utara: AS dan Barat Bicara Soal Penegakan Hak Asasi Manusia di Afghanistan Sementara Mereka Melanggarnya
Ruang sidang PBB/Net
Pertemuan yang dilakukan Dewan Keamanan PBB baru-baru ini untuk membahas situasi Afghanistan mendapat kecaman dari Korea Utara. Mereka menyebut itu seolah mengolok-olok komunitas internasional dengan standar ganda Amerika Serikat dan negara-negara Barat dalam menangani kejahatan kemanusiaan.

Dalam sebuah pernyataan yang dimuat di situs Kementerian Luar Negeri pada Rabu (22/9), Korea Utara mengatakan bahwa AS dan Barat berbicara tentang menghormati hak asasi manusia ketika mereka mengabaikan tindakan kejahatan hak asasi manusia mereka sendiri dan sekali lagi mengejek masyarakat internasional.

“Secara umum, sudah menjadi kebiasaan bagi mereka yang melakukan kejahatan untuk tetap diam karena takut kesalahan dan identitas mereka terungkap. Tetapi logika emosional seperti itu tidak bekerja untuk mereka,” kata pernyataan tersebut, seperti dikutip dari Yonhap.

Korut kemudian mengkritik apa yang diklaimnya sebagai ‘kejahatan hak asasi manusia’ yang dilakukan oleh AS dan Barat tersebut, yaitu: “memaksa sekitar 470.000 penduduk yang damai dan puluhan ribu anak-anak di Afghanistan ke dalam kematian yang salah dan menghasilkan lebih dari 10 juta pengungsi.”

Kementerian luar negeri menyebut hal itu sebagai cara berpikir yang sama dengan para kolonialis  yang dengan sembrono membantai penduduk asli musuh dengan senjata dan pisau lalu mengatakannya sebagai produk 'demokrasi’.

Pernyataan Korut mengacu pada pertemuan DK PBB yang diadakan Jumat lalu untuk membahas situasi di Kabul, yang sekarang berada di bawah kendali Taliban setelah AS menarik pasukannya dari negara yang dilanda perang akhir bulan lalu.

Pada pertemuan tersebut, DK PBB dengan suara bulat mengadopsi sebuah resolusi yang memperbaharui mandat Misi Bantuan PBB di Afghanistan, di mana ia menyerukan pentingnya pembentukan pemerintahan inklusif dan penegakan hak asasi manusia.
EDITOR: RENI ERINA

ARTIKEL LAINNYA