Minta Sanksi Ekonomi Afghanistan Dicabut, China: Cadangan Devisa Tidak Boleh Digunakan untuk Menekan

Seruan itu disampaikan Penasihat Negara China dan Menteri Luar Negeri Wang Yi pada pertemuan para menteri luar negeri G20 di Afghanistan melalui tautan video pada Kamis (23/9) waktu setempat.

"G20, sebagai platform kerja sama ekonomi utama, harus memainkan peran konstruktif dalam perdamaian dan pembangunan Afghanistan," kata Wang, seperti dikutip dari Global Times.

"Bantuan kemanusiaan sangat mendesak dan negara-negara yang bertanggung jawab atas situasi Afghanistan harus melakukan sesuatu untuk meringankan kesulitan warga Afghanistan," ujarnya.

China sendiri sejak awal telah memutuskan untuk menyediakan dana bantuan sebesar 200 juta yuan (setara 31 juta dolar), termasuk 3 juta dosis vaksin Covid-19 ke Afghanistan.

Mendesak Barat untuk mencabut sanksi terhadap Afghanistan, Wang mengatakan cadangan devisa Afghanistan adalah aset nasional milik rakyat negara itu dan harus digunakan oleh mereka.

"Cadangan tidak boleh digunakan sebagai alat tawar-menawar untuk memberikan tekanan politik di Afghanistan," katanya.

Anggota G20, kata Wang, harus membantu Afghanistan untuk mengurangi tekanan likuiditas dan organisasi keuangan internasional harus menawarkan bantuan dalam pembiayaan pengurangan kemiskinan, mata pencaharian dan infrastruktur.

Wang juga meminta negara-negara untuk berkomunikasi dengan negara tersebut dari inklusivitas dan mendukung warga Afghanistan untuk memilih jalan yang cocok untuk situasi mereka, dan membentuk struktur politik yang representatif dan inklusif.

Menlu China juga kembali mendesak Afghanistan untuk memenuhi janjinya dan memutuskan hubungan dengan terorisme. Dia juga mengatakan masyarakat internasional harus menentang standar ganda dalam kontra-terorisme.

Dalam pidatonya, Wang kembali menyinggung peran AS dan NATO dalam krisis Afghanistan saat ini.

"Rekonstruksi ekonomi adalah solusi akhir untuk masalah pengungsi. AS dan NATO bertanggung jawab atas masalah pengungsi," katanya.

Wang juga mengingatkan agar Afghanistan meningkatkan inklusivitas dan prediktabilitasnya dalam pemerintahan, sementara masyarakat internasional harus membantu mempercepat rekonstruksinya.