Pernyataan 65 Negara Anonim di Dewan HAM PBB: Berhenti Menggunakan Dalih Hak Asasi Manusia untuk Menyerang China

Kelompok negara, yang tidak disebutkan namanya dalam pernyataan itu, mengatakan bahwa kritik terhadap tindakan China di Hong Kong, Tibet, dan Xinjiang merupakan campur tangan yang tidak dapat diterima dalam urusan internal negara berdaulat.

"Kami menentang politisasi hak asasi manusia dan standar ganda. Kami juga menentang tuduhan tidak berdasar terhadap China karena motivasi politik dan berdasarkan disinformasi, dan campur tangan dalam urusan internal China dengan dalih hak asasi manusia," bunyi pernyataan yang disampaikan oleh perwakilan Pakistan di Dewan, atas nama semua penandatangan, seperti dikutip dari CGTN, Sabtu (25/9).

Negara-negara termasuk AS, Australia, dan Inggris telah mengambil garis yang semakin keras terhadap China, menjatuhkan sanksi pada organisasi dan pejabat yang dituduh memfasilitasi pelanggaran hak asasi manusia di wilayah Xinjiang.

China sendiri telah mengatakan tindakan itu tidak dapat dibenarkan dan bahwa klaim kerja paksa, pemenjaraan sewenang-wenang, dan bahkan genosida terhadap orang-orang etnis Uighur, didasarkan pada disinformasi.

Mengenai kebijakan serta reformasi sistem pemilihan di Hong Kong, Beijing mengatakan itu sengaja dirancang untuk melindungi keamanan dan mata pencaharian ekonomi rakyat.

Kelompok 65 anggota PBB mengatakan mereka mendukung posisi China.

"Kami berpendapat bahwa semua pihak harus menghormati hak rakyat setiap negara bagian untuk memilih secara mandiri jalan pengembangan hak asasi manusia sesuai dengan kondisi nasional mereka, dan memperlakukan semua hak asasi manusia dengan penekanan yang sama," bunyi pernyataan itu.

Secara terpisah, perwakilan Belarus di UNHRC, Yury Ambrazevich, mengatakan kepada CGTN bahwa dia sepenuhnya mendukung kebijakan China.

"Ini tentang seruan kepada masyarakat internasional untuk menghormati kedaulatan China, seruan untuk menghormati hukum internasional dan piagam PBB, dan untuk menghormati prinsip non-intervensi urusan dalam negeri China," katanya.

Dukungan atas pernyataan juga datang dari perwakilan Venezuela.

"Setiap negara memiliki hak untuk menjaga keamanan nasionalnya melalui undang-undang. Venezuela menyerukan kepada semua negara untuk menegakkan dan menjaga jalan multi-lateralisme, solidaritas dan kolaborasi dan untuk mempromosikan dan melindungi hak asasi manusia melalui dialog dan kerjasama yang konstruktif,” katanya.

Sementara Duta Besar China untuk PBB di Jenewa, Chen Xu, menyampaikan pernyataan terpisah atas nama 20 negara juga termasuk Rusia, Iran, Sri Lanka dan Zimbabwe, mengkritik upaya untuk memaksakan konsep tunggal hak asasi manusia.

“Menutup mata terhadap masalah hak asasi manusia mereka sendiri, beberapa negara, di luar tujuan politik, terus ikut campur dalam urusan internal negara lain dengan dalih hak asasi manusia, dalam upaya untuk memaksakan nilai-nilai mereka sendiri pada orang lain,” kata Chen.