Dilarang Kementrian Pertahanan, Polisi Belanda Tetap Nekat Gunakan Drone Buatan China

Hal itu terungkap dari investigasi yang dilakukan Investico, platform terkemuka untuk jurnalisme investigasi di Belanda yang kemudian dirilis sejumlah media lokal, termasuk Trouw dan Groene Amsterdammer.

Menanggapi laporan tersebut, Polisi mengatakan bahwa pihaknya menyadari risiko bahwa data dari drone dapat berakhir dengan pemerintah China, itulah sebabnya drone DJI, kata mereka, tidak digunakan dalam 'operasi yang dilindungi'.

Sementara pihak DJI mengatakan kepada surat kabar itu dalam tanggapan tertulis bahwa produknya aman dan pengguna tidak perlu berbagi data, bahkan dengan DJI sendiri.

Perusahaan China itu telah membantah komentar departemen pertahanan Belanda dan menyebut temuan mereka tidak benar.  
Dikutip dari laporan NL Times, Jumat (1/10), polisi Belanda memiliki lebih dari 100 drone DJI yang mereka gunakan terutama untuk memantau ketertiban umum sekitar seribu kali sepanjang tahun ini, misalnya selama demonstrasi.

Kementerian Pertahanan berhenti menggunakan drone ini, merujuk pada kekhawatiran akan keamanan data.

"Data seringkali tidak dilindungi dan biasanya disimpan di server di China. Pemiliknya mungkin diminta untuk memberikan data kepada pemerintah China," kata Kementerian.

Selama beberapa tahun terakhir, beberapa peneliti keamanan siber internasional menemukan kebocoran data dalam perangkat lunak DJI.

Pada tahun 2020, misalnya, perusahaan Prancis Synacktiv memperhatikan bahwa aplikasi yang mengontrol drone mengumpulkan data dalam jumlah besar dan mengirimkannya ke layanan China, dan bahwa aplikasi tersebut dapat menginstal semua jenis perangkat lunak lain di perangkat tanpa memberi tahu pengguna dan tanpa izin mereka.

Perusahaan keamanan IT, Check Point, menemukan pada 2018 bahwa peretas dapat menonton rekaman kamera drone secara langsung dan mengakses rekaman sebelumnya.