Kantor kepresidenan Aljazair pada Sabtu (2/10) mengatakan pihaknya akan membuat pernyataan mengenai pemanggilan duta besar kemudian.
Menurut laporan
Al Jazeera, pada Kamis (30/9), pemerintah Aljazair memanggil duta besar Prancis setelah Paris memutuskan untuk memangkas jumlah visa yang mereka keluarkan untuk warga negara Aljazair dan Maroko hingga setengahnya. Sementara untuk warga negara Tunisia dikurangi dua pertiganya.
"Kami akan mengurangi jumlah visa secara signifikan,†kata Menteri Dalam Negeri Prancis Gerald Darmanin di Paris pada Rabu (29/9).
Prancis menyebut pemangkasan dilakukan sebagai penolakan Paris atas langkah negara-negara Maghreb yang enggan menerima kembali imigran ilegal dan pengungsi yang dikirim pulang.
Kementerian Luar Negeri Aljazair menggambarkan keputusan Prancis sebagai langkah sepihak yang tidak dapat dibenarkan.
Di Prancis, isu mengenai migrasi menjadi topik utama antara kubu konservatif dan sayap kanan, khususnya menjelang pemilu.
Selain Aljazair, Maroko juga mengecam keputusan Prancis. Menteri Luar Negeri Maroko Nasser Bourita mengatakan pihaknya telah mengeluarkan 400 dokumen konsuler kepada warga Maroko yang diusir dari Prancis, tetapi jumlahnya terbatas karena banyak dari mereka menolak untuk mengikuti tes virus corona, yang diperlukan untuk masuk kembali ke Maroko.
Di sisi lain, Tunisia mengambil sikap yang lebih tenang.
"Kami termasuk di antara negara-negara yang kooperatif dalam domain ini, dan kami memiliki hubungan yang sangat baik dengan Prancis," kata pemerintah Tunisia.
Temukan berita-berita hangat terpercaya dari Kantor Berita Politik RMOL di Google News.
Untuk mengikuti silakan klik tanda bintang.
BERITA TERKAIT: