Komitmen itu ia sampaikan ketika melakukan panggilan telepon dengan Presiden Prancis Emmanuel Macron pada Sabtu (2/10). Tunisia sendiri merupakan bekas koloni Prancis hingga 1956 lalu.
"Saied mengindikasikan bahwa pemerintahan akan dibentuk dalam beberapa hari mendatang dan dialog nasional akan diluncurkan setelahnya," kata Istana Elysee di Prancis, seperti dikutip
Reuters.
Pada Juli, Saied membubarkan memecat perdana menteri, membubarkan pemerintahan, dan menangguhkan parlemen. Setelah itu ia mengambil kekuasaan eksekutif sebagai tanggapan atas ketidakmampuan pemerintahn dalam menghadapi pandemi Covid-19 dan korupsi.
Tetapi banyak pihak menilai tindakan Saied merupakan bentuk kudeta.
Pada Kamis (30/9), Saied menunjuk Najla Bouden Romdhane sebagai perdana menteri baru. Romdhane adalah perempuan Tunisia pertama yang memegang posisi itu.
Ketua Parlemen Rached Ghannouchi menyerukan agar anggota parlemen kembali ke Majelis Perwakilan Rakyat, dan membuat sesi pada Jumat (1/10).
Temukan berita-berita hangat terpercaya dari Kantor Berita Politik RMOL di Google News.
Untuk mengikuti silakan klik tanda bintang.
BERITA TERKAIT: