Warga Miskin Afghanistan Menikahkan Gadis di Bawah Umur, Ada yang Ditukar dengan Senjata

Ekonomi Afghanistan berada di bawah tekanan besar seiring dengan berhentinya bantuan asing, dampak perang, dan kekeringan. Sebagian besar penduduk tanpa pekerjaan dan harga makanan serta bahan bakar naik tajam, menjadikan negara itu berada dalam krisis yang mencekik.  

Ini juga akhirnya menyebabkan beberapa keluarga terpaksa menjual atau menikahkan anak perempuan mereka di bawah umur.

Sebuah laporan media lokal negara itu, membawa kabar miris, di mana beberapa keluarga dikatakan telah menikahkan anak perempuan mereka yang masih di bawah umur dengan pria paruh baya karena tidak sanggup lagi menanggung biaya hidupnya. Beberapa keluarga lainnya bahkan menjual anak mereka dengan imbalan uang, ternak, bahkan senjata.

“Beberapa keluarga telah menjual anak perempuan mereka yang berusia satu tahun untuk mendapatkan uang, ternak, dan senjata,” kata kantor berita Raha mengutip sumber, Selasa (12/10).

Laporan itu menambahkan bahwa seorang gadis di bawah umur dihargai antara 100.000 hingga 250.000 Afghanis (setara dengan kisaran 1.108 hingga 2.770 dolar AS) di distrik-distrik terpencil di Provinsi Ghur.

Jika pembeli tidak memiliki uang tunai, ia akan memberikan senjata atau ternak kepada keluarga gadis itu sebagai gantinya.

Laporan tersebut, yang dimuat kembali Al-Arabiya, mencatat bahwa meskipun praktik penjualan gadis di bawah umur bukanlah kejadian baru, hal itu menjadi lebih umum setelah Taliban menguasai Afghanistan pada 15 Agustus.

Berita tentang keluarga yang memperdagangkan anak perempuan mereka yang masih di bawah umur untuk keuntungan materi datang pada saat yang sensitif bagi pemerintah Taliban yang berusaha untuk mendapatkan pengakuan internasional.

Ada skeptisisme global yang meluas terhadap kemampuan kelompok itu untuk memastikan negara itu tidak menjadi surga bagi teroris dan bagi Taliban untuk melindungi hak-hak perempuan.

Khusus terkait masalah perempuan, keraguan pada komitmen Taliban semakin besar saat mereka membubarkan Kementerian Urusan Perempuan dan membawa kembali Kementerian Amar Maruf Nahi Munkar.