Tetapi jrubicara junta, Zaw Min Tun mengatakan pihaknya tidak akan menghalangi Erywan untuk mengunjungi Myanmar.
Seperti dimuat
Reuters pada Kamis (14/10), Zaw Min Tun menegaskan, sistem peradilan Myanmar adil dan independen akan menangani kasus Aung San Suu Kyi. Ketua hakim juga ditunjuk oleh pemerintah sebelumnya.
Dalam kesempatan tersebut, ia juga membahas penundaan Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB) untuk menyetujui pencalonan dutabesar dari pemerintahan militer.
Ia mengatakan, PBB, organisasi dan negara lain harus menghindari standar ganda ketika mereka terlibat dalam urusan internasional.
Pernyataan Zaw Min Tun muncul ketika tekanan internasional meningkat pada junta untuk menerapkan rencana perdamaian lima poin yang disepakati oleh jenderal Min Aung Hlaing pada April dengan ASEAN.
Pekan lalu, Erywan mengatakan, lelambanan junta terhadap rencana ASEAN sama saja dengan mundur dan beberapa negara anggota berdiskusi secara mendalam untuk mengecualikan Min Aung Hlaing dari pertemuan puncak bulan ini.
Temukan berita-berita hangat terpercaya dari Kantor Berita Politik RMOL di Google News.
Untuk mengikuti silakan klik tanda bintang.
BERITA TERKAIT: