Dua Diplomatnya Diusir dari Pristina, Rusia: Keputusan Itu Tidak Punya Kekuatan Apa Pun karena Kami Tidak Mengakui Kemerdekaan Kosovo

"Kami tidak mengakui kemerdekaan Kosovo, oleh karena itu, kami tidak mengakui 'pemerintah' dan 'struktur' lainnya. Tak satu pun dari keputusan Pristina memiliki kekuatan hukum bagi kami," isi pernyataan Kremlin.

Menurut Kremlin, sejauh ini Rusia melalui para diplomatnya yang ada di Kosovo, bekerja sama dengan Misi Administrasi Interim PBB di Kosovo (UNMIK), berdasarkan resolusi Dewan Keamanan PBB 1244.

Segala aktivitas Rusia di bawah naungan UNMIK adalh sah dan sepenuhnya berada dalam kerangka hukum intermasional. Dengan begitu, upaya pengusiran tersebut adalah langkah yang salah dan tidak dapat diterima.

Situasi di Kosovo dan Metohija meningkat secara dramatis dua kali selama musim gugur karena tindakan agresif dari otoritas Pristina, yang menggunakan unit polisi anti huru hara. Sebagai akibat dari ledakan ketegangan terakhir, beberapa lusin orang Serbia terluka, satu menerima luka tembak yang serius.

Perwakilan Tetap Rusia untuk Perserikatan Bangsa-Bangsa Vasily Nebenzia mengatakan pada pertemuan Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa pada 15 Oktober bahwa situasi di wilayah utara Kosovo telah memburuk secara dramatis dalam sebulan terakhir dan merupakan penyebab keprihatinan serius.

Pernyataan Rusia ini memancing kemarahan Kosovo.

Pada (22/10), Presiden Kosovo Vjosa Osmani mengumumkan bahwa ia mengusir dua pejabat Rusia yang bekerja dengan Kantor Penghubung Rusia di Pristina, dan menyatakan bahwa dua diplomat itu sebagai personae non grata, seperi dikutip dari Euro News.

Tidak ada rilis yang menyebutkan siapa saja dua diplomat itu, tetapi Osmani mengatakan keputusan itu diambil karena dugaan "kegiatan berbahaya mereka, yang telah membahayakan keamanan nasional dan tatanan konstitusional Kosovo,"

Sebagai sekutu dekat Serbia, Rusia termasuk di antara yang pertama mengutuk deklarasi kemerdekaan Kosovo dari Serbia pada 2008, dan sejak itu memilih menentang keanggotaannya di lembaga-lembaga internasional, sejalan dengan kebijakan Beograd.

Rusia membuka kantor penghubung di Kosovo pada 2005, tiga tahun sebelum Kosovo mendeklarasikan kemerdekaan dari Serbia.