Diam-diam Dekati Vanuatu hingga Kiribati, China Lebarkan Pangkalan Militer ke Pasifik?

Sebuah laporan dari Singapore Post yang dikutip The Times of India pada Kamis (25/11) menyebut salah satu negara Mikronesia, yaitu Kiribati, tengah menjajaki pembukaan cadangan laut terbesarnya untuk penangkapan ikan komersial, dengan memberikan lampu hijau untuk pembangunan Angkatan Laut China.

Presiden Kiribati Taneti Maamau dilaporkan telah memutuskan untuk membuka cadangan laut untuk penangkapan ikan komersial ke China yang dapat dieksploitasi untuk tujuan ganda.

Pemerintah Kiribati mengatakan langkah itu akan menghasilkan lebih dari 200 juta dolar AS untuk negara.

Ambisi China untuk membangun pangkalan militer di kepulauan Pasifik sendiri diperkuat dengan beberapa hal.

Sebuah lembaga think thank dari Australia, Asia and Pacific Policy Society, mengungkap delegasi Tentara Pembebasan Rakyat (PLA) China telah melakukan 24 kunjungan ke negara-negara kepulauan pasifik dari 2006 hingga 2019.

Seiring dengan kemunculan Quad dan AUKUS, China telah muncul sebagai mitra diplomatik dan ekonomi utama bagi negara-negara kecil di kepulauan Pasifik, khususnya selama pandemi.

Di Vanuatu, China mendanai proyek dermaga besar yang diyakini memiliki fasilitas ganda untuk pangkalan militer Beijing. Hal itu dibuktikan dengan China yang mendanai Melanesian Spearhead Group (MSG) yang berbasis di Suva, Fiji. Vanuatu sendiri adalah negara Melanesia.

Kendati begitu, Vanuatu membantah pihaknya mengizinkan China untuk mengembangkan pangkalan militer. Sementara Amerika Serikat (AS) dan Australia juga memberikan tekanan.

Sebagai upaya untuk mengembangkan sistem komunikasi mandiri di kawasan tersebut, China juga telah mendanai sistem serat optik bawah laut. Sistem komunikasi tersebut diawal dari Guam, kemudian ke kepulauan Nauru, Kiribati, dan Negara Federasi Mikronesia.

Sistem komunikasi itu disebut untuk menyaingi Kabel Serat Polinesia Manatua One yang merupakan kabel komunikasi bawah laut yang menghubungkan negara-negara Polinesia seperti Samoa, Niue, Kepulauan Cook, dan Polinesia Prancis.

Tetapi Singapore Post mencatat, proyek tersebut dibatalkan seiring dengan munculnya tekanan dari AS atas masalah keamanan.