Laporan Kelompok HAM: China Tekan Pemerintah Asing untuk Memburu Orang-orang Taiwan di Luar Negeri

“Lebih dari 600 warga Taiwan diekstradisi dari berbagai negara ke China antara 2016 dan 2019 dalam upaya untuk merusak kedaulatan Taiwan,” kata Safeguard Defenders dalam sebuah laporan Selasa, seperti dikutip dari AFP, Rabu (1/12).

Sebenarnya China dan Taiwan  telah mencapai kesepakatan pada 2009, bahwa polisi dari kedua belah pihak akan mengembalikan tersangka dari luar negeri ke wilayah masing-masing.

Namun, menurut laporan LSM tersebut Beijing mulai semakin mengabaikan perjanjian ini setelah pemilihan Presiden Taiwan Tsai Ing-wen pada tahun 2016.

Ketika Tsai mencoba untuk menegaskan identitas pulau yang berbeda, China dengan lebih agresif menyatakan klaimnya atas Taiwan.

Safeguard Defenders mengatakan Beijing telah menekan pemerintah - termasuk Filipina dan Kamboja - untuk mengekstradisi ratusan warga Taiwan yang sebagian besar dituduh melakukan penipuan telekomunikasi ke China, meskipun ada upaya oleh pemerintah Taiwan dan Dewan Hak Asasi Manusia PBB untuk mencegah pemindahan paksa.

“Mereka yang diekstradisi ke China menghadapi penahanan sewenang-wenang, penyiksaan, penghilangan paksa, dan pengakuan paksa yang disiarkan televisi,” kata Safeguard Defenders.

Menurut laporan tersebut, Spanyol menyumbang jumlah terbesar dari kasus pemindahan paksa yang diketahui - lebih dari 200 - meskipun terikat oleh Konvensi Eropa tentang Hak Asasi Manusia.

Pengadilan Spanyol memutuskan pada 2017 bahwa sekelompok 121 tersangka penipuan China dan Taiwan dapat diekstradisi ke China, menunjuk pada ‘kebijakan Satu-China’, di mana Taiwan secara diplomatis dianggap sebagai bagian dari China.

“Pemerintah Spanyol telah menunjukkan pengabaian yang jelas terhadap komitmen hak asasi manusianya dan kurangnya pemahaman tentang beratnya pelanggaran hak asasi manusia di China,” kata Safeguard Defenders.

Bukan rahasia jika selama ini China mengklaim Taiwan yang memiliki pemerintahan sendiri sebagai wilayahnya. Bahkan China sudah menegaskan pulau itu akan direbut kembali dengan paksa jika perlu, dan telah meningkatkan upaya dalam beberapa tahun terakhir untuk mengisolasinya secara diplomatis.