China Makin Mendominasi Tibet, Mayoritas Pejabat Daerah Saat Ini Berasal dari Etnis Han

Data dari pemerintah China menunjukkan, hanya empat dari 15 posisi kepala dan wakil kepala administrasi di ibukota Lasha yang saat ini dipegang oleh orang Tibet.

Terbaru, pada 19 Oktober, Wang Junzheng yang dipilih Beijing telah dilantik sebagai sekretaris partai di Tibet.

Mengutip sumber-sumber, Radio Free Asia menyebut semakin banyaknya etnis Han yang menguasai Tibet, hingga lebih dari 2 berbanding1, merupakan sebuah indikasi bahwa Beijing berusaha mendominasi wilayah tersebut.

Seorang warga Tibet mengatakan, status Tibet sebagai Daerah Otonomi China sudah tidak memiliki arti.

"Mereka mulai menggunakan Bahasa Mandarin sekarang sebagai bahasa resmi di semua kantor administrasi di Lhasa, dan 70 persen individu yang memegang posisi lebih tinggi di sana tidak tahu cara membaca atau menulis dalam bahasa Tibet,” kata seorang sumber.

“Yang lebih memprihatinkan adalah kenyataan bahwa 60 persen populasi Lhasa sekarang adalah orang China,” tambahnya.

Direktur Institut Kebijakan Tibet Dharamsala yang berbasis di India, Dawa Tsering, mengatakan, orang Tibet lebih terwakili dalam posisi kepemimpinan di wilayah Tibet pada 1970-an dan awal 1980-an.

Seharusnya, ia mengatakan, 70 persen petinggi diambil alih orang Tibet, dan 30 persen diambil oleh orang China. Namun situasi justru berbalik dalam beberapa tahun ke belakang.

Hal itu, lanjutnya, didorong oleh aturan Beijing yang harus menggunakan Bahasa Mandarin di Tibet.

"Semua kebijakan ini memungkinkan pemerintah China untuk mengejar agenda politiknya menghancurkan identitas Tibet,” ucapnya.

Dalam pernyataan 20 Oktober, Kampanye Internasional untuk Tibet yang berbasis di Washington menyerukan tekanan internasional yang kuat terhadap pemimpin partai Tibet yang baru diangkat, Wang Junzheng.

Wang sendiri telah mendapat sanksi dari Uni Eropa, Amerika Serikat, Kanada, dan Inggris karena pelanggaran hak asasi manusia di Xinjiang.

“Ini mencerminkan kenyataan bahwa meskipun lebih dari 60 tahun pendudukan, Partai Komunis China belum mampu memenangkan hati dan pikiran rakyat Tibet,” kata kelompok itu dalam pernyataannya.

Dulunya merupakan negara merdeka, Tibet diserbu dan dimasukkan ke China dengan paksa 70 tahun yang lalu. Setelahnya, China berusaha membatasi kegiatan politik orang Tibet, sementara dugaan pelanggaran HAM juga bermunculan.