Erdogan: Ribuan Orang Menderita di Donbas, Rusia dan Ukraina Harus Segera Berdamai

Sebagai negara yang memiliki hubungan dekat dengan kedua negara, Turki menginginkan adanya dialog perdamaian, dan Presiden Recep Tayyip Erdogan telah menyatakan diri bersiap menjadi penengahnya.

Juru Bicara Erdogan, Ibrahim Kalin, mengatakan, Erdogan bisa mengatur pembicaraan antara Presiden Vladimir Putin dan Presiden Vladimir Zelensky.

"Turki memiliki hubungan baik dengan Rusia dan Ukraina, jadi kami tidak menyetujui atau mendukung konflik apa pun antara kedua negara itu," kata Kalin, seperti dikutip dari Anadolu Agency, Minggu (4/12).

Ia melihat banyak negara Barat yang tidak memiliki hubungan langsung yang konstruktif dengan Rusia, sementara Turki justru memegang peranan dalam hubungannya dengan kedua negara yang sedang bertikai itu.

"Presiden kita dapat mengambil langkah konstruktif untuk deeskalasi dengan mengatur pertemuan antara Putin dan Zelensky," tegas Kalin.

Pada Jumat (3/12), Putin mengatakan dalam percakapan telepon dengan Erdogan bahwa Ukraina mengacaukan pelaksanaan perjanjian Minsk. Hal itu bisa dilihat dalam kegiatan provokatif militer Ukraina di wilayah konflik, termasuk penggunaan drone Bayraktar buatan Turki.

Turki menentang proses yang dapat membantu melepaskan konfrontasi bersenjata dan perang di Donbass, kata Kalin.

“Kami berulang kali mengatakan bahwa kami menentang proses yang mungkin mengarah pada konflik militer dan perang di kawasan itu, termasuk Donbass. Kedua belah pihak memiliki area tanggung jawab tertentu untuk mengurangi ketegangan. Ada langkah yang harus diambil Rusia dan ada langkah yang harus diambil oleh Ukraina," kata Kalin.

Turki memandang bahwa konflik akan membuat semua orang menderita. Ketegangan antara Ukraina-Rusia yang berlangsung selama beberapa dekade telah memakan banyak korban.

"Ribuan orang telah menderita di Donbass, jadi kami siap mendukung semua langkah untuk meredakan ketegangan," ujar Kalin.

Perwakilan Tetap Rusia untuk OSCE, Alexander Lukashevich, mengatakan di Dewan Tetap OSCE di Wina pada Kamis bahwa drone serang dilarang oleh perjanjian Minsk serta oleh langkah-langkah pengendalian gencatan senjata tambahan yang disetujui pada Juli 2020.