InsideOver: Lewat BRI, China Mengekspor Kebiasaan Korupsi ke Negara Lain

Sebuah laporan dari media InsideOver yang dikutip ANI News pada Rabu (29/12) menyoroti cara yang dilakukan oleh para pejabat dan perusahaan China untuk mendapatkan keuntungan.

Pada 2018, sebuah studi menemukan 270 dari 1.814 proyek terkait BRI memiliki masalah terkait utang, standar ketenagakerjaan dan lingkungan, keamanan, transparansi, dan korupsi.

Sementara dalam survei McKinsey pada 2017, disebutkan 60 persen hingga 80 persen perusahaan China di Afrika mengaku membayar suap untuk mendapatkan kontrak.

Lebih lanjut, perusahaan-perusahaan China mencetak skor kedua dari terakhir di salah satu Indeks Pembayar Suap Internasional Transparansi di Benua Eropa.

Dalam proyek-proyek BRI, beberapa kasus korupsi telah muncul dalam pola yang identik, seperti negosiasi dan kesepakatan yang dilakukan secara tertutup dan diam-diam.

Selain itu, secara umum, biaya yang dikutip sangat tinggi jika dibandingkan dengan biaya yang berlaku di pasar.

Dalam banyak kasus, biasanya, para pejabat tinggi di negara-negara target BRI terlibat dalam pengalokasian proyek ke perusahaan China. Pada tahap awal, proyek-proyek tersebut disebut-sebut sangat bermanfaat bagi penduduk lokal dan negara peserta, tetapi pada akhirnya proyek tersebut belum membuahkan hasil.

"Dengan adanya proyek-proyek tersebut, perusahaan China dan pejabatnya telah mengekspor korupsi ke negara BRI dengan menyuap otoritas lokal atau pemerintah dalam mengamankan sumber daya mineral, termasuk mineral tanah yang jarang di negara-negara Afrika," tulis laporan tersebut.

Sehingga proyek-proyek tersebut dirancang untuk menghasilkan keuntungan bagi para pejabat dan perusahaan China dengan mengorbankan sumber daya alam atau rakyat negara tersebut.

Bahkan dalam banyak kasus, negara-negara yang korup dalam proyek-proyek tersebut akhirnya gagal membayar kembali pinjaman ke China dan terjebak debt trap.

Salah satu contoh paling mencolok dari salah urus China adalah proyek , Kereta Api Nairobi-Mombasa di Afrika Timur. Proyek tersebut dikenal sebagai SGR atau Standard Gauge Railway mengalami kegagalan tata kelola yang signifikan dan korupsi.

Pada 2018, pihak berwenang Kenya juga menangkap tujuh pejabat dari China's Road and Bridge Corporation sehubungan dengan upaya penyuapan yang dimaksudkan untuk menggagalkan penyelidikan yang sedang berlangsung terhadap korupsi SGR.

Masih tahun yang sama, otoritas Kenya menangkap beberapa pejabat tinggi atas korupsi dan penipuan, termasuk Ketua Komisi Pertanahan Nasional Kenya dan Managing Director Kenya Railways Corporation.

Para pejabat ini diduga bersekongkol dengan skema pengadaan tanah penipuan senilai 2 juta dolar AS, di mana mereka secara ilegal memperoleh tanah milik pemerintah dan kemudian menjualnya di bawah proses kompensasi yang dimaksudkan untuk membayar mereka yang tanahnya berada di jalur kereta api baru.

Di Afrika, banyak negara yang berpartisipasi dalam BRI secara luas menghadapi kesenjangan tata kelola publik dan keterputusan antara insentif elit pemerintahan dan insentif masyarakat pada umumnya.

Untuk itu, transparansi dan akuntabilitas perlu dipulihkan di negara-negara BRI.