Catat 1.500 Kasus Omicron, Thailand Desak Perkantoran Negeri dan Swasta Lakukan WFH

Merujuk pada situasi tersebut, Juru bicara Pemerintah Thailand, Thanakorn Wangboonkongchana mengatakan pada Minggu (2/1), bahwa lembaga negara dan perusahaan swasta didorong untuk mengizinkan staf mereka bekerja dari rumah selama 14 hari.

"Perdana Menteri Prayut Chan-o-cha menginstruksikan lembaga-lembaga negara untuk memantau situasi Omicron dengan cermat untuk mencegah berkembangnya kelompok besar infeksi Omicron lebih lanjut seperti di Kalasin yang mencatat total 244 kasus (tersebar di beberapa provinsi) pada hari Minggu," kata Thanakorn, seperti dikutip dari Bangkok Post, Senin (3/1).

Kiattiphum Wongrajit, sekretaris tetap untuk kesehatan masyarakat, mengatakan infeksi Omicron telah meningkat seperti yang diperkirakan, meskipun tidak ada kasus yang parah.

''Umumnya, pasien mengkhawatirkan dampak terburuk seperti kematian jika terinfeksi. Tapi selama pasien yang terinfeksi memiliki gejala ringan atau tidak ada dan mengembangkan kekebalan, ini seharusnya baik-baik saja,'' katanya.

"Namun, Kementerian Kesehatan Masyarakat akan menilai situasi lagi hari ini sebelum memberikan langkah-langkah lebih lanjut untuk membantu mengekang penyebaran ke Pusat Administrasi Situasi Covid-19 pada hari Jumat," kata Kiattiphum.

"Singkatnya, varian Omicron menyebar. Tapi belum menimbulkan gejala yang parah dan masih terkendali," katanya.

Sementara Supakit Sirilak, direktur jenderal Departemen Ilmu Kedokteran, mengatakan Thailand mencatat total 1.551 kasus Omikron di 47 provinsi antara 1 November tahun lalu dan 1 Januari.

Dari jumlah tersebut, 779 merupakan pendatang dari luar negeri dan 772 merupakan transmisi lokal.

"Badan-badan telah didesak untuk mengizinkan sebanyak mungkin staf bekerja dari rumah selama dua minggu di mana pemerintah akan menilai situasinya," kata Supakit.