Perdana Menteri Quebec, Francois Legault pada Selasa (11/1) mengumumkan aturan tersebut. Ia mengatakan, mereka yang menolak divaksin bisa menyebabkan konsekuensi bagi sistem perawatan kesehatan.
Legault menekankan, tidak semua warga Quebec harus membayar denda tersebut. Retribusi hanya akan berlaku bagi orang-orang yang tidak memenuhi syarat karena alasan media.
Dikutip
NPR, ini adalah pertama kalinya pemerintah di Kanada mengumumkan hukuman finansial bagi orang yang menolak untuk divaksinasi Covid-19.
Kendati begitu, Legault mengatakan, jumlah denda belum diputuskan, tetapi akan signifikan.
Menurut Legault, ada sekitar 10 persen orang dewasa di Quebec tidak divaksinasi, tetapi mereka mewakili sekitar 50 persen pasien perawatan intensif.
"Ini masalah keadilan bagi 90 persen populasi yang telah berkorban. Kami berutang kepada mereka," ujarnya
Quebec sebelumnya mengumumkan jam malam dari pukul 22.00 hingga 05.00 lantaran lonjakan kasus Covid-19. Tetapi para pejabat mengatakan aturan jam malam akan dicabut setelah keadaan membaik.
Selain Quebec, pemberlakuan denda bagi mereka yang menolak divaksinasi juga telah dilakukan di Yunani dan Austria.
Di Yunani, mereka yang berusia di atas 60 tahun memiliki waktu hingga 16 Januari untuk mendapatkan suntikan pertama mereka atau didenda 100 euro jika setiap bulannya mereka tetap tidak divaksinasi.
Bulan lalu, Austria mengumumkan rencana untuk mengenakan denda 3.600 euro kepada mereka yang enggan divaksinasi.
Temukan berita-berita hangat terpercaya dari Kantor Berita Politik RMOL di Google News.
Untuk mengikuti silakan klik tanda bintang.
Salah satu provinsi di Kanada, Quebec, akan menerapkan aturan ketat perihal vaksinasi. Mereka yang memenuhi syarat dan menolak untuk divaksin Covid-19 harus bersiap menghadapi denda. 
BERITA TERKAIT: