Fenomena tersebut masuk ke dalam laporan kunjungan utusan khusus Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB) Steffan de Mistura ke Kamp Tindouf. Ia juga didampingi oleh delegasi PBB.
Kunjungan tersebut mengidentifikasi adanya keterlibatan Front Polisario dalam perekrutan anak-anak ke dalam militer.
Hal serupa juga mendapatkan perhatian khusus sebuah organisasi non-pemerintah asal Prancis, International Alliance for Rights and Freedoms (AIDL) dalam pernyataannya pada 4 Januari tahun lalu.
AIDL secara tegas mengutuk keras perekrutan dan eksploitasi anak-anak dalam konflik dan perang, yang dinilai sebagai kejahatan internasional dan membutuhkan penuntutan terhadap pihak-pihak yang terlibat.
Dari keterangan yang diterima redaksi pada Rabu (19/1), disebutkan anak-anak Sahrawi dipaksa pindah ke Kuba untuk diindoktrinasi secara ideologis. Mereka melakukan pelatihan militer, sembari Front Polisario memutus kontak anak-anak tersebut dengan keluarga mereka.
Tindakan ini dianggap sebagai pelanggaran serius terhadap Protokol Anti-Penyelundupan Migran melalui Darat, Laut, dan Udara di Konvensi PBB terkait Kejahatan Transnasional Terorganisir.
Untuk itu, para pemimpin Front Polisario memiliki tanggung jawab perdata dan pidana.
Temukan berita-berita hangat terpercaya dari Kantor Berita Politik RMOL di Google News.
Untuk mengikuti silakan klik tanda bintang.
BERITA TERKAIT: