Dubes Tunisia: Kami Siap Memasuki Era Baru

Pada pertengahan Desember 2021 lalu, Presiden Kais Saied telah mengumumkan rencana referandum Konstitusi yang akan digelar pada bulan Juli 2022 mendatang. Diharapkan, Konstitusi baru tersebut dapat memperkuat pondasi politik di negara itu.  

Referandum akan diawali dengan konsultasi publik yang diselenggarakan sejak 15 Januari 2022 sampai tanggal 20 Maret 2022. Dalam masa konsultasi, warganegara Tunisia dapat menyampaikan pandangan mereka atas berbagai persoalan baik secara elektronik melalui aplikasi khusus yang didisain untuk itu, maupun dalam pertemuan-pertemuan yang digelar di seluruh tingkatan wilayah.

Setelah konsultasi publik, Komite Konstitusi akan mulai bekerja untuk menyusun draft Konstitusi baru. Adapun Referandum akan diselenggarakan pada 25 Juli 2022. Selanjutnya, Tunisia akan menggelar pemilihan umum pada Desember 2022.

“Kami siap memasuki era baru. Insya Allah sistem politik yang akan didasarkan pada Konstitusi baru nanti dapat menghasilkan parlemen dan pemerintahan yang memang mewakili dan bekerja untuk kepentingan rakyat,” ujar Duta Besar Republik Tunisia Riadh Dridi dalam perbincangan dengan CEO RMOL Network, Teguh Santosa, di Kedubes Tunisia di Jalan Karang Asem Tengah, Mega Kuningan, Jakarta Selatan, Rabu (19/1).

Keputusan Presiden Kais Saied membekukan Parlemen dan membubarkan pemerintahan yang dipimpin Perdana Menteri Hichem Mechichi pada pertengahan Juli 2021 memang sangat mengejutkan. Dunia terhenyak. Tak menyangka Tunisia yang selamat dari lubang jarum Arab Spring di tahun 2011 silam kembali memasuki turbulence politik.   

Namun Presiden Kais Saied memiliki alasan yang kuat untuk mengambil tindakan berani itu. Pertikaian di parlemen seakan tak ada akhirnya, sehingga membuat pemerintah gagal berkerja terutama untuk menanggulangi pandemi Covid-19 dan memperbaiki ekonomi.

“Situasi Tunisia di tahun 2021 sangat buruk dan semakin parah oleh pandemi. Pemerintah tidak dapat berjalan dengan baik karena ketegangan di Parlemen. Untuk mengakhiri krisis politik agar penanganan pandemi Covid-19 dapat dilakukan maksimal, Presiden pun membekukan Parlemen dan membubarkan pemerintah. Presiden mengambil langkah ini dengan dukungan rakyat Tunisia,” ujar Dubes Dridi lagi.

Kais Saied terpilih sebagai presiden ketujuh di negara itu dalam pemilihan presiden di bulan Oktober 2019, sekitar tiga bulan setelah kematian presiden sebelumnya, Beji Caid Essebsi.

Kais Saied dikenal sebagai seorang intelektual dan tokoh independen. Sebanyak 26 calon presiden bertarung dalam Pilpres 2019. Di babak putaran kedua atau babak run off, Kais Saied berhasil mengalahkan lawannya, Nabil Karoui dari Partai Hati Tunisia. Ia menggantongi 72,7 persen suara.

Setelah membekukan pemerintahan Hichem Mechichi, pada bulan September 2021 Presiden Kais Saied menunjuk Najla Bouden Romdhan sebagai perdana menteri baru.

Seperti Kais Saied, Najla Bouden Romdhan juga dikenal sebagai intelektual dan tokoh independen. Kini ia tercatat sebagai wanita pertama yang memimpin pemerintahan di Tunisia.

“Anda tahu komitmen dan penghargaan yang diberikan Tunisia pada kaum perempuan. Perdana Menteri Najla Bouden Romdhan adalah wanita pertama yang menduduki kursi perdana menteri di seluruh Timur Tengah dan dunia Arab,” kata Dubes Dridi yang dalam pertemuan didampingi Deputy Head of Mission Chaouki Maouley.

Dubes Dridi juga mengatakan, keputusan Presiden Kais Saied membekukan Parlemen dan membubarkan pemerintah terbukti benar. Setelah hambatan politik di Parlemen berakhir diakhiri, pemerintah baru yang dipimpin Najla Bouden Romdhan dapat bekerja efektif untuk menangani pandemi Covid-19.

“Negara-negara sahabat kami memberikan bantuan yang tidak sedikit, terutama dalam bentuk vaksin Covid-19 dan obat-obatan terkait Covid-19,” demikian Dubes Dridi.

Karena telah mampu mengendalikan pandemi Covid-19 itulah, Presiden Kais Saied memutuskan untuk menormalkan kembali situasi politik Tunisia, dan di saat bersamaan menyusun format politik baru yang lebih baik bagi demokrasi Tunisia.