Begitu pernyataan yang disampaikan Kedutaan Besar AS di Khartoum usai dikunjungi Asisten Menteri Luar Negeri AS Molly Phee dan Utusan Khusus untuk Tanduk Afrika, David Satterfield.
Selama di Sudan keduanya bertemu dengan keluarga orang-orang yang tewas selama protes anti-kudeta.
"Para diplomat juga bertemu dengan para pemimpin militer yang menawarkan komitmen mereka untuk dialog nasional yang inklusif, transisi politik, dan pembentukan pemerintahan yang dipimpin sipil berdasarkan konsensus,†bunyi pernyataan itu, seperti dikutip dari
AFP, Jumat (21/1).
Pengambilalihan militer telah mengubah transisi Sudan ke pemerintahan demokratis setelah tiga dekade penindasan dan isolasi internasional di bawah Presiden otokratis Omar al-Bashir, yang digulingkan selama pemberontakan rakyat pada April 2019.
Gejolak Sudan meningkat setelah pengunduran diri Perdana Menteri Abdalla Hamdok awal bulan ini.
Hamdok, yang digulingkan dalam kudeta Oktober dan diangkat kembali sebulan kemudian di bawah tekanan internasional yang berat, mengundurkan diri pada 2 Januari setelah upayanya untuk mencapai kompromi gagal.
Temukan berita-berita hangat terpercaya dari Kantor Berita Politik RMOL di Google News.
Untuk mengikuti silakan klik tanda bintang.
BERITA TERKAIT: