Dalam sebuah artikel yang dikutip
ANI News, analis bernama Vijay Kranti menyebut otoritas China di Tibet sedang menunjukkan semangat Taliban.
Selama satu bulan terakhir, semua sekolah yang didirikan oleh komunitas lokal Tibet dan biara-biara di sana ditutup oleh otoritas.
"Sekolah-sekolah darurat ini dijalankan untuk memberikan pengajaran Bahasa Tibet kepada anak-anak setelah jam sekolah reguler. Di bawah perintah Beijing, semua siswa Tibet sekarang diwajibkan untuk belajar menggunakan Bahasa Mandarin sebagai satu-satunya bahasa," tulis Kranti.
Kranti juga menyebut pembongkaran patung Buddha di Provinsi Sichuan baru-baru ini serupa dengan penghancuran dua patung Buddha bersejarah di Bamiyan oleh Taliban pada 2001.
Pada pertengahan Desember 2021, pengerahan militer besar-besaran dilakukan di Drago, sebuah daerah mayoritas Tibet di Sichuan. Di wilayah tersebut, otoritas China setempat memprakarsai pembongkaran patung Buddha setinggi 99 kaki.
"Sekitar tiga minggu kemudian pada 6 Januari tahun ini, patung serupa lainnya juga dihancurkan oleh pihak berwenang China," lanjut Kranti.
Sementara itu, laporan tentang penangkapan lusinan biksu dan warga Tibet yang menentang penghancuran juga terus bermunculan.
Kelompok hak asasi manusia yang berbasis di Dharamshala, Tibet Watch, mengatakan, kedua proyek patung Drago tersebut dilaksanakan oleh komunitas Tibet setelah mendapat persetujuan resmi dari otoritas China setempat.
Namun, setelah kunjungan Presiden Xi Jinping ke Tibet pada Juli tahun lalu, otoritas menyatakan bahwa ketinggian patung-patung itu melampaui batas yang dapat diterima. Mereka juga membatalkan izin sebelumnya untuk pembangunan dan memerintahkan pembongkarannya.
Temukan berita-berita hangat terpercaya dari Kantor Berita Politik RMOL di Google News.
Untuk mengikuti silakan klik tanda bintang.
Kehadiran China di Tibet yang terus merongrong hak asasi manusia di sana dinilai semakin parah. Bahkan seorang analis menyebut tindakan China di Tibet seperti Taliban di Afghanistan. 
BERITA TERKAIT: