Sekelompok tentara yang menyebut diri mereka sebagai Gerakan Patriotik untuk Perlindungan dan Pemulihan melakukan pemberontakan pada Senin malam (24/1).
Dipimpin oleh Letnan Kolonel Paul-Henri Sandaogo Damiba, gerakan tersebut membuat pengumuman di televisi, menyatakan bahwa mereka telah menguasai negara.
Mereka juga mengklaim telah membubarkan pemerintah dan majelis nasional, sementara konstitusi ditangguhkan dan jam malam diberlakukan.
Dimuat
Reuters, Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres mengutuk kudeta yang dilakukan oleh militer.
"Para pemimpin kudeta harus meletakkan senjata mereka dan memastikan keselamatan presiden, serta perlindungan lembaga-lembaga negara," ujarnya.
Komunitas Ekonomi Negara-negara Afrika Barat (ECOWAS) dan Uni Afrika juga telah mengutuk upaya kukdeta tersebut.
Sementara itu, jurubicara Departemen Luar Negeri AS Ned Price mengatakan Washington sangat prihatin dengan perkembangan di Burkina Faso dan mendesak dikembalikannya pemerintahan sipil.
"Kami mengutuk tindakan ini dan meminta mereka yang bertanggung jawab untuk meredakan situasi, mencegah bahaya bagi Presiden Kabore dan anggota pemerintah lainnya yang ditahan, dan kembali ke pemerintahan yang dipimpin sipil dan tatanan konstitusional," kata Price.
Hal serupa juga disampaikan oleh Perwakilan Tinggi Uni Eropa Josep Borrell.
"Kami menyerukan penghormatan terhadap tatanan konstitusional dan pembebasan Presiden Kabore," ucap Borrell.
Kecaman terhadap kudeta Burkina Faso juga turut disampaikan oleh Luksemburg dan Swedia.
Temukan berita-berita hangat terpercaya dari Kantor Berita Politik RMOL di Google News.
Untuk mengikuti silakan klik tanda bintang.
Sejumlah negara bersama negara Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB) mengutuk kudeta yang dilakukan oleh militer terhadap pemerintahan Presiden Burkina Faso Roch Kabore. 
BERITA TERKAIT: