Menurut Menteri Luar Negeri Kamboja sekaligus utusan khusus ASEAN, Prak Sokhonn, pertemuan telah dijadwalkan pada 16-17 Februari.
"Prioritasnya adalah untuk mengimplementasikan lima poin konsensus yang disepakati dengan suara bulat dan dibahas selama pertemuan menlu ASEAN mendatang," ujarnya pada Sabtu (29/1), seperti dikutip
Reuters.
Pada awalnya, pertemuan menlu ASEAN direncanakan digelar pada bulan Januari, namun ditunda karena perbedaan pendapat terkait keikutsertaan junta.
Krisis Myanmar terjadi sejak kudeta militer terhadap pemerintahan terpilih yang dipimpin Aung San Suu Kyi pada 1 Februari tahun lalu.
Suara ASEAN dinilai terpecah ketika menanggapi krisis Myanmar, khususnys terkait keterlibatan junta militer negara tersebut dalam pertemuan.
Pada April tahun lalu, para pemimpin ASEAN menyepakati lima poin konsensus untuk mengatasi krisis di Myanmar. Namun hingga saat ini belum ada kemajuan signifikan dari pelaksanaannya.
Sejumlah negara ASEAN, seperti Indonesia, Malaysia, dan Singapura, sepakat bahwa tanpa implementasi lima poin konsensus, junta tidak diperkenankan mengikuti pertemuan ASEAN.
Kunjungan Perdana Menteri Kamboja Hun Sen ke Myanmar pada awal bulan ini juga mengundang kontroversi lantaran bertemu dengan junta, dan tidak bertemu pihak pemerintahan sipil.
Hun Sen juga mengaku telah mengundang pemimpin junta, Min Aung Hlaing, untuk ikut serta dalam pertemuan.
Temukan berita-berita hangat terpercaya dari Kantor Berita Politik RMOL di Google News.
Untuk mengikuti silakan klik tanda bintang.
BERITA TERKAIT: