Partai Maori Desak Selandia Baru Cerai dari Kerajaan Inggris

Seruan itu disampaikan oleh pemimpin Partai Maori, Pati Rawiri Waititi selama peringatan 182 tahun penandatanganan perjanjian Waitangi atau Te Tiriti o Waitangi pada Minggu (6/2). Itu adalah dokumen hukum dasar Selandia Baru.

Perjanjian Waitangi ditandatangani oleh masyarakat adat (tangata whenua) dan Kerajaan Inggris.

Menurut Waititi, sudah waktunya bagi Selandia Baru untuk mengambil alih hak asuh penuh dari kerajaan.

"Ini tidak berarti mahkota itu lepas kendali. Jika pasangan bercerai, Anda tidak kehilangan tanggung jawab untuk anak Anda. Ini akan menjadi kesempatan untuk membayangkan kembali kemitraan yang lebih bermakna dan memuaskan," ujarnya beranalogi, seperti dikutip The Guardian.

Perjanjian Waitangi menjamin Maori atas hak tanah mereka. Namun dalam 100 tahun setelah penandatanganannya, Māori kehilangan lebih dari 90 persen tanah mereka melalui campuran penyitaan langsung oleh kerajaan, penjualan swasta atau pemerintah, dan praktik pengadilan tanah yang tidak mengakui kepemilikan kolektif.

Dorongan masa lalu bagi Selandia Baru untuk menjadi republik telah berjuang untuk mendapatkan momentum.

Jajak pendapat dari Colmar Brunton pada tahun 2021 menemukan sepertiga warga Selandia Baru ingin memutuskan hubungan dengan monarki, sementara 47 persen tidak dan 20 persen tidak tahu.