Ukraina Desak Wartawan Meliput Konflik dengan Rusia Berdasarkan Fakta dan Bukan Propaganda

Jika menengok sejarah kedua negara beberapa tahun silam, konflik bersenjata pernah terjadi. Terutama saat wilayah timur Ukraina memilih untuk melakukan referendum yang memerdekakan diri dari Ukraina dan bergabung dengan Rusia pada tahun 2014 lalu.

Karena itulah, Menteri Luar Negeri Ukraina Dmytro Kuleba dan Menteri Kebudayaan dan Kebijakan Informasi Ukraina Oleksandr Tkachenko membuat pernyataan bersama untuk mendesak para wartawan Ukraina dan asing untuk meliput konflik dengan berlandaskan pada fakta (Jumat, 11/2).

Dalam pernyataan bersama itu, keduanya menjelaskan bahwa konflik bersenjata di wilayah Donetsk dan Luhansk adalah konflik internasional bersenjata yang dimulai dengan pendudukan Republik Otonomi Krimea dan kota Sevastopol oleh Federasi Rusia.

"Sikap ini tidak hanya diambil oleh Ukraina, tetapi juga oleh komunitas internasional. Dalam berbagai pernyataan, Grup 7 (G7), pemimpin UE dan NATO, juga setiap negara di kawasan Euro-Atlantik telah menekankan bahwa Rusia turut berperan dalam konflik ini, dan bukan sebagai mediator," sambung pernyataan yang sama.

Mereka menambahkan bahwa konflik bersenjata itu secara garis besar dibagi menjadi tiga pihak.

Pertama adalah Ukraina sebagai pihak yang mempertahankan diri. Kedua adalah Rusia, pihak yang menyerang dan ketiga adalah Organization for Security and Co-operation in Europe (OSCE) sebagai mediator di antara keduanya.

Dengan demikian, menurut mereka, Rusia sebagai pihak yang menduduki Donetsk dan Luhansk tidak memiliki dasar untuk mengambil bagian baik dalam proses negosiasi atau pengambilan keputusan.

"Kami meminta para wartawan Ukraina dan asing untuk tidak membuat subjektivitas semu di dunia maya bagi mereka yang tidak memiliki pandangan ini di dunia nyata. Wilayah Donetsk dan Luhansk yang diduduki sementara berada di bawah kendali penuh Federasi Rusia," sambung pernyataan yang sama.

Mereka juga menegaskan bahwa sebagai negara demokrasi, Ukraina mengayomi standar kebebasan media.

"Kami sangat mendorong jurnalisme independen. Namun pada saat yang sama, sebagai negara yang mengetahui berdasarkan pengalaman sendiri betapa bahayanya propaganda Rusia, kami mendesak media Ukraina dan internasional untuk tidak tunduk pada hal itu dan tidak menyebarkannya ke para pembaca serta penonton," jelas pernyataan itu.

"Akhir kata, kami menekankan bahwa wartawan dari negara mana pun memiliki hak untuk mengunjungi wilayah-wilayah yang diduduki sementara melalui pos-pos pemeriksaan Ukraina di sepanjang garis demarkasi," sambung pernyataan itu.

Sedangkan penggunaan cara lain untuk mengunjungi wilayah-wilayah yang diduduki sementara, selain dengan cara yang telah ditetapkan oleh undang-undang Ukraina, merupakan bentuk pelanggaran dan akan dikenakan sanksi.