Soal Posisi Indonesia atas Situasi Ukraina, Pernyataan Resmi Kemlu Berpotensi Berbeda dengan Pernyataan Presiden Jokowi, Kok Bisa?

Pada Jumat (25/2) Kementerian Luar Negeri telah menyampaikan posisi pemerintah Indonesia atas situasi di Ukraina. 

Namun pernyataan tersebut berpotensi untuk bertentangan dengan pernyataan Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang disampaikan melalui Twitter pada Kamis (24/2).

"Setop Perang. Perang itu menyengsarakan umat manusia, dan membahayakan dunia," begitu cuitan di akun Twitter resmi Jokowi.

Lantas, mengapa kedua pernyataan ini berpotensi bertentangan? 

"Bila mencermati pernyataan Presiden Jokowi dapat diargumentasikan sebagai basis digunakan Pasal 1 angka 3 Piagam PBB," ujar Guru Besar Hukum Internasional Universitas Indonesia (UI) Hikmahanto Juwana dalam keterangan yang diterima redaksi Senin dini hari (28/2).

"Dalam pasal tersebut negara-negara diwajibkan untuk menyelesaikan sengketa diantara mereka melalui cara-cara damai (peaceful means) sehingga tidak membahayakan perdamaian dan keamanan internasional, dan keadilan," sambungnya.

Dia menambahkan, pernyataan Presiden Jokowi untuk menyetop atau menghentikan perang dilakukan tanpa menyebut negara yang melakukan serangan, negara yang diserang bahkan jenis serangan, apakah serangan untuk bela diri atau serangan agresi. 

"Sementara pernyataan Kemlu dapat diargumentasikan berdasarkan pada Pasal 1 angka 4 Piagam PBB," sambung Hikmahanto.

"Dalam pasal tersebut diminta agar negara-negara anggota 'menahan diri dalam hubungan internasional dari ancaman atau penggunaan kekerasan terhadap integritas wilayah...'," jelas Rektor Universitas Jenderal A Yani ini.

Dia menambahkan bahwa dalam pernyataan Kemlu, disebutkan bahwa serangan militer terhadap Ukraina dianggap sebagai tidak dapat diterima (unacceptable) karena serangan tidak menghormati integritas wilayah dan kedaulatan. 

"Ini berarti Indonesia dalam posisi sama dengan Amerika Serikat dan sejumlah negara Eropa Barat, Australia dan banyak negara yang mengecam serangan oleh Rusia," kata Hikmahanto.

"Meski ada kemiripan situasi, posisi Indonesia saat ini berbeda dengan posisi Indonesia saat Amerika Serikat melakukan serangan terhadap Irak pada tahun 2003," sambungnya.

Pada saat itu, terang Hikmahanto, Presiden Megawati mengecam tindakan Amerika Serikat dengan koalisinya yang meyerang Irak.

"Ini berbeda dengan Presiden Jokowi saat ini yang menyerukan penghentian atas perang," tegasnya.

Kemiripan situasi tidak harus mempertahankan konsistensi kebijakan oleh presiden, mengingat sejumlah faktor dan konteks yang mungkin berbeda. 

"Oleh karenanya Kemlu tidak seharusnya menerjemahkan secara sama kebijakan Presiden Megawati untuk mengecam serangan Amerika Serikat saat menyerang Irak, dengan Presiden Jokowi untuk menyetop perang." tutupnya.