Dimensy.id Mobile
Dimensy.id
Apollo Solar Panel

Presiden Ukraina: Serangan Terbaru ke Kharkiv Adalah Kejahatan Perang

 LAPORAN: <a href='https://rmol.id/about/amelia-fitriani-1'>AMELIA FITRIANI</a>
LAPORAN: AMELIA FITRIANI
  • Selasa, 01 Maret 2022, 17:29 WIB
Presiden Ukraina: Serangan Terbaru ke Kharkiv Adalah Kejahatan Perang
Sebuah sekolah yang hancur di Kharkiv/BBC
rmol news logo Pemboman yang terjadi di Khakiv, kota terbesar kedua di Ukraina, dan menewaskan puluhan warga sipil merupakan bentuk kejahatan perang. Begitu pandangan dari Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky pada Selasa (1/3).

Serangan itu dilakukan oleh Rusia pada awal pekan ini (Senin, 28/2).

Zelensky mengatakan bahwa terkait perisitiwa tersebut, ada laporan sanksi mata yang mengatakan bahwa warga sipil sengaja dijadikan sasaran dalam serangan.

Hal senada juga diungkapkan oleh hak asasi yang khawatir akan potensi kejahatan perang.

Sementara itu, Pengadilan Kriminal Internasional (ICC) sedang berupaya untuk meluncurkan penyelidikannya sendiri atas tuduhan tersebut.

Kepala Jaksa ICC Karim Khan mengatakan pada Senin malam (28/2) bahwa ada dasar yang masuk akal untuk percaya bahwa kejahatan perang atau kejahatan terhadap kemanusiaan telah dilakukan di Ukraina.

Khan mengatakan bahwa penyelidikannya akan menyelidiki dugaan kejahatan yang timbul dari pertempuran tersebut, serta pelanggaran yang berasal dari invasi awal Rusia pada tahun 2014.

Jaksa membutuhkan persetujuan hakim ICC untuk mulai bekerja.

Untuk saat ini, dia telah meminta timnya untuk mulai mengumpulkan bukti pelanggaran, seperti serangan terhadap warga sipil. Meski demikian, baik Rusia maupun Ukraina bukan merupakan anggota ICC.

Dikabarkan BBC, serangan terbaru di Kharkiev terjadi selang beberapa hari usai Rusia menyerang Ukraina di beberapa front. Namun, kemajuan lebih lanju berhasil diperlambat dengan perlawanan dari pasukan Ukraina.

Sementara itu, Amnesty International menyerukan penyelidikan atas serangan terhadap Kharkiv sebagai kemungkinan kejahatan perang.

Di sisi lain, Rusia sebelumnya membantah bahwa pihaknya menargetkan daerah pemukiman. rmol news logo article

Temukan berita-berita hangat terpercaya dari Kantor Berita Politik RMOL di Google News.
Untuk mengikuti silakan klik tanda bintang.

ARTIKEL LAINNYA