Pengumuman tersebut disampaikan Bachelet kepada dewan hak asasi manusia PBB pada Selasa (8/3) waktu setempat.
"Saya senang mengumumkan bahwa kami baru-baru ini mencapai kesepakatan dengan pemerintah China untuk melakukan kunjungan," kata Bachelet, seperti dikutip dari
AP, Rabu (9/3).
Dia mengatakan kantor komisaris tinggi PBB untuk hak asasi manusia (OHCHR) dan Beijing telah memulai persiapan konkret untuk kunjungan yang diperkirakan berlangsung pada Mei.
Sementara itu, hampir 200 kelompok hak asasi manusia pada hari Selasa menuntut kantor Bachelet merilis laporannya yang telah lama tertunda tentang situasi hak asasi manusia di Xinjiang.
“Peluncuran laporan tanpa penundaan lebih lanjut sangat penting – untuk mengirim pesan kepada para korban dan pelaku bahwa tidak ada negara, tidak peduli seberapa kuatnya, berada di atas hukum internasional atau pengawasan independen yang kuat dari kantor Anda,†kata 192 kelompok, termasuk Human Rights Watch dan Amnesty, dalam surat terbukanya.
Kelompok hak asasi mengatakan bahwa setidaknya ada satu juta orang yang sebagian besar minoritas Muslim Uighur telah dipenjara di “kamp pendidikan ulang†di Xinjiang.
Pemerintah AS dan anggota parlemen di lima negara barat lainnya juga telah menyatakan perlakuan China terhadap Uighur di Xinjiang sebagai “genosidaâ€, sebuah tuduhan yang dibantah oleh Beijing.
China yang menentang tudingan tersebut mengatakan sedang menjalankan pusat pelatihan kejuruan di wilayah yang dirancang untuk melawan ekstremisme.
Temukan berita-berita hangat terpercaya dari Kantor Berita Politik RMOL di Google News.
Untuk mengikuti silakan klik tanda bintang.
BERITA TERKAIT: