Laporan PBB, Junta Myanmar Telah Membantai 1,600 Warga dengan Bom, Sajam, dan Penyiksaan

Di laporan tersebut dijelaskan pelanggaran HAM mereka bersifat meluas dan sistematis dan perlu ditindak secara tegas dan serius.

Di awal laporan PBB mengatakan, Junta militer telah mengabaikkan kondisi kehidupan warganya dan dengan sengaja menargetkan warga sipil sejak mereka merebut kekuasaan pada 1 Februari 2021.

Kemudian dalam laporan yang dirilis pada Rabu (16/3) itu, dirincikan kejahatan perang dan HAM yang dilakukan oleh Junta seperti, pengeboman daerah-daerah berpenduduk dengan serangan udara, dan serangkaian pembunuhan massal terhadap warga sipil.

PBB menjelaskan contoh kasusnya, di mana warga sipil telah ditembak di kepala, dibakar sampai mati, ditangkap secara sewenang-wenang, disiksa atau digunakan sebagai tameng manusia.

“Ini sangat besar skalanya, pelanggaran hukum internasional yang dialami oleh rakyat Myanmar harus ditanggapi secara tegas dan terpadu,” ujar Michelle Bachelet, komisaris tinggi PBB untuk Hak Asasi Manusia.

Setidaknya 1.600 orang telah tewas oleh Junta sejak kudeta. PBB mengatakan serangan udara, helikopter tempur, artileri, dan mortir digunakan tanpa pandang bulu di daerah berpenduduk.

Selain warga yang tewas, 12.500 warga lainnya telah ditahan selama setahun terakhir, dengan ratusan bahkan ribuan telah menjadi sasaran penyiksaan.

Mereka digrebek di rumah masing-masing saat junta mencurigai aktivitas mereka tidak senalar dengan rezimnya.

Sekitar 325 orang, termasuk 16 anak-anak, tewas dalam tahanan.

Laporan tersebut juga mengacu pada serangkaian pembantaian oleh pasukan keamanan Junta, termasuk pembunuhan hingga 40 wanita, pria, dan anak-anak di Negara Bagian Kayah pada Desember lalu.
 
Mereka yang menemukan jenazah para korban pada kejadian itu mengatakan, beberapa mayat berada dalam posisi mencoba melarikan diri dan telah dibakar hidup-hidup.

Laporan ini didasari oleh hasil wawancara dengan lebih dari 155 korban, saksi, dan advokat, serta rekaman video dari satelit.

“Tindakan yang serius oleh komunitas internasional sangat dibutuhkan untuk menghentikan banyaknya individu yang kehilangan hak, hidup, dan mata pencaharian mereka,” ujar Bachelet kepada The Guardian, terkait besarnya kekejaman Junta terhadap rakyatnya.

Menurut PBB, negara-negara barat telah memberlakukan sanksi terhadap anggota Junta dan bisnis mereka.

Sementara itu, PBB Asia Tenggara telah memimpin upaya negosiasi dengan Junta untuk meredakan situasi yang kacau-balau di negara itu. Namun hingga saat ini proses negosiasi hampir tidak ada kemajuan.