Pada Rabu (30/3), AS menerapkan sanksi pada agen pengadaan di Iran dan perusahaannya karena dinilai telah mendukung program rudal balistik Teheran.
Gedung Putih mengatakan sanksi baru tidak akan menggagalkan pembicaraan nuklir tetapi akan tetap berlaku terlepas dari apakah kesepakatan tercapai.
Sehari setelahnya, Kamis (31/3), jurubicara Kementerian Luar Negeri Iran, Saeed Khatibzadeh mengatakan, AS terus melanggar resolusi Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB) dan komitmennya untuk membangkitkan kesepakatan nuklir 2015.
"Langkah ini adalah tanda lain dari kebencian pemerintah AS terhadap rakyat Iran, karena melanjutkan kebijakan tekanan maksimum yang gagal terhadap Iran," tegas Khatibzadeh, seperti dikutip
Reuters.
Pernyataan Khatibzadeh sendiri merujuk pada Resolusi 2231 Dewan Keamanan PBB, yang mengabadikan kesepakatan nuklir 2015 yang ingin dihidupkan kembali oleh Iran dan kekuatan dunia melalui negosiasi di Wina.
Iran bersama kekuatan-kekuatan dunia lainnya telah hampir mencapai kesepakatan pada awal Maret untuk menghidupkan kembali Joint Comprehensive Plan of Action (JCPOA). Namun pada menit-menit terakhir, Rusia muncul membuat tuntutan.
Temukan berita-berita hangat terpercaya dari Kantor Berita Politik RMOL di Google News.
Untuk mengikuti silakan klik tanda bintang.
BERITA TERKAIT: