Namun jurubicara Kementerian Luar Negeri, Teuku Faizasyah menilai penundaan pelaksanaan G20 akan menimbulkan tantangan lain bagi Indonesia.
"Keketuaan G20 akan bergantian. Dengan demikian, opsi penundaan atau tidak melaksanakan amanat yang diberikan kepada Indonesia akan menimbulkan tantangan tersendiri," kata Faizasyah dalam
press briefing Kemlu secara virtual pada Kamis (7/4).
Setelah Indonesia, India akan mengemban presidensi G20 untuk tahun 2023. Sehingga Faizasyah menyebut, akan terjadi kompleksitas jika menunda G20 ke tahun depan.
Meski begitu, ia menggarisbawahi, pelaksanaan G20 akan sangat dinamis mengingat situasi yang terus berkembang saat ini.
Tetapi ia mengatakan, Kemlu berharap terjadi dinamika positif agar G20 dapat tetap dilaksanakan sesuai jadwal di bawah presidensi Indonesia.
"(Ini) tantangan yang belum pernah dihadapi G20 sebelumnya. Kita lihat saja ke depannya bagaimana, karena menuju November masih ada beberapa bulan," tambahnya.
Usul penundaan pelaksanaan G20 muncul di tengah kontroversi partisipasi Rusia, di mana sejumlah negara dan pihak di dalam negeri menolak kehadiran Presiden Vladimir Putin. Penolakan muncul lantaran Rusia, sejak 24 Februari lalu meluncurkan invasi ke Ukraina.
Usul penundaan juga digaungkan oleh Wakil Ketua Komisi Kajian MPR Martin Hutabarat.
Temukan berita-berita hangat terpercaya dari Kantor Berita Politik RMOL di Google News.
Untuk mengikuti silakan klik tanda bintang.
BERITA TERKAIT: